Tribun News Hukum News Feed
Updated: Wed, 31 Jul 2013 00:47:38 GMT | By Tribun News Hukum News Feed

MK Tolak Sengketa Pilkada Pangkalpinang



agfeed

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota Pangkalpinang, Ismiyardi - Abu Bakar, dalam perselisihan Pemilukada Pangkalpinang.

"Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," ujar Hakim Ketua Akil Mochtar, saat membacakan putusan di MK, Jakarta, Selasa (30/7/2013).

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai pihak pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam dalam Pasal 1 angka 7, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PMK 15 Tahun 2008.

Pasal tersebut menyatakan para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan Pemilukada adalah pasangan calon sebagai pemohon, KPU/KIP provinsi atau kabupaten/kota sebagai termohon, dan pasangan lain yang dapat menjadi pihak terkait.

"Dari ketentuan tersebut yang dapat menjadi pemohon dalam perkara hasil pemilihan umum kepala daerah adalah pasangan calon peserta Pemilukada. Sedangkan pemohon adalah bukan pasangan calon peserta Pemilukada dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2013," ujar hakim anggota Ahmad Fadlil Sumadi.

Mahkamah juga mengutip putusan sebelumnya yang memberikan kedudukan hukum kepada bakal pasangan calon Pemilukada Kota Jayapura, Kabupaten Kepualauan Yapen, dan Tapanuli Tengah. Dengan syarat:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dengan sengaja mengabaikan putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut

pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Pasangan Calon menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada.

2. Adanya rangkaian bukti yang menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak

memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu.

Sebelumnya, pemohon mengajukan gugatan karena KPU Kota Pangkalpinang tidak meloloskan pasangan tersebut sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang 2013-2018. Pemohon menyatakan KPU tidak melakukan verifikasi atas mereka.

0Komentar

poling berita

Setujukah Anda terhadap sikap pemerintah yang melegalkan aborsi?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1.  
    17 %
    Setuju
    1.371 respon
  2. 79 %
    Tidak setuju
    6.219 respon
  3.  
    4 %
    Tidak tahu
    322 respon

Total Respon: 7.912
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

video berita

more...
PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft