Tribun News Berita Nasional News Feed
Updated: Sat, 27 Jul 2013 17:11:13 GMT | By Tribun News Berita Nasional News Feed

Haji Lulung Ingatkan Ahok Jangan Bicara Kencang-kencang



agfeed

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lulung mengingatkan Pemprov DKI agar tidak menangani masalah PKL di Tanah Abang dengan membabi buta dan pakai tangan besi.

Menurutnya, kejadian perlawanan PKL sudah pernah terjadi pada 1997 di mana kantor Kecamatan Tanahabang dibakar oleh para PKL.

"Mereka ini mudah tersulut, jangan bicara kencang-kencang. Dulu setelah penertiban PKL ada pembakaran kantor camat, jangan sampai terjadi lagi," ujar pria yang juga ketua DPW PPP DKI Jakarta ini, Jumat (26/7/2013).

Peristiwa pembakaran kantor Kecamatan Tanah Abang dan dua mobil tersebut juga terjadi di bulan Ramadan, tepatnya pada Januari 1997. Lulung mengatakan, dirinya tak menginginkan hal serupa terjadi lagi.

"Karena itu seharusnya ngomong pelan-pelan, bicarakan solusinya, para PKL tidak mau ke Blok G, seharusnya dibicarakan, jangan ngomong kasar terus," ujar Lulung.

Ia mengaku bukan membela PKL yang melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum. Namun, ucapan-ucapan Ahok dinilainya memperkeruh suasana. Lulung juga membela para juru parkir liar di Tanah Abang.

"Jangan lah kita bilang tukang parkir itu preman, mereka pengangguran yang cari makan. Coba lihat apa mereka memeras? Pernah nggak motor parkir diminta Rp 5.000 di Tanah Abang?" ujarnya.

Menyinggung soal saran Lulung untuk periksa kejiawaan, Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menanggapinya dengan enteng. "Aku sudah periksa waktu dulu mau jadi wagub, waktu mau jadi bupati, dan jadi anggota DPR. Itu diperiksa kesehatan jiwanya, aku memang agak sakit jiwa, cuma pas diperiksa lolos. Pas gitu loh ukurannya, he...he...he...," ujarnya. Ia mengaku heran dengan ucapan Lulung yang mengatakan PKL tak mau solusi pindah ke Blok G.

Pasalnya, Pemprov DKI sudah berbaik hati memberikan solusi bagi para PKL. "Kalau memang di Blok G kotor, ya mereka (PKL) dong yang bersihin, itu sebenarnya bukan kewajiban kita. PKL itu melanggar Perda, ini kita kasih solusi kok nggak mau? Jadi, maunya apa? Maunya memang jualan di badan jalan. Preman-preman mau dapat uang parkir liar. Persoalan itu kalau kita tertibkan, enggak ada lagi (aliran uang) ke parkir liar," katanya.

Sementara Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meminta konflik antara Ahok dan Lulung tak dibesar-besarkan.

"Jangan rame-rame, jangan dibesar-besarkan. Haji Lulung kemarin ngomong ke saya agar menegur Pak Wagub. Saya sampaikan ke pimpinan DPRD kalau karakter Pak Wagub memang tegas seperti itu dan karakter itu memang sulit untuk diubah," kata Jokowi.

0Komentar

poling berita

Menurut Anda, perlukah pemerintah membayar diyat Satinah yang didenda Rp 21 miliar oleh majikannya di Arab?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1.  
    24 %
    Perlu
    2.372 respon
  2. 67 %
    Tidak
    6.452 respon
  3.  
    9 %
    Tidak tahu
    923 respon

Total Respon: 9.747
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

video berita

more...
PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft