Tribun News Regional News Feed
Updated: Fri, 16 Aug 2013 09:42:25 GMT | By Tribun News Regional News Feed

Bupati Talaud Bantah Dirinya Tersangka Kasus Korupsi Bansos



Laporan Wartawan Tribun Manado, Deffriatno Neke

TRIBUNNEWS.COM, MANADO - Bupati Kepulauan Talaud Constantin Ganggali membantah dirinya dijadikan tersangka kasus dana hibah bantuan bencana alam di Talaud atau Bansos Talaud 2007. Menurutnya, kasus tersebut telah selesai ditangani di pengadilan.

"Tidak ada masalah itu. Dari Polda belum ada putusan tersangka. Saya belum pernah diperiksa, cuma diklarifikasi masalah laporan. Jadi bukan diperiksa tapi diklarifikasi. Jadi kalau dibilang tersangka, itu keliru. Ini cuma menanyakan apakah benar atau tidak," kata Ganggali kepada Tribun Manado seusai mengikuti tes kesehatan di RSUP Prof Kandou Manado, Kamis (15/8/2013).

Ganggali yang kembali mencalonkan diri sebagai bupati periode 2013-2018 menambahkan, kasus dana hibah bantuan bencana alam di Talaud telah ada putusannya di pengadilan sehingga ia menyimpulkan bahwa kasus tersebut telah selesai.

"Sudah ada putusan pengadilan. Kalau sudah ada putusan pengadilan berarti sudah tidak ada lagi. Suatu masalah kalau sudah ada putusan pengadilan maka selesai," ujarnya.

Ganggali menambahkan, kasus dana hibah tersebut tidak akan mengganggu dirinya dalam mencalonkan diri kembali. Ia yakin masyarakat Talaud masih memercayinya untuk memimpin Kabupaten Kepulauan Talaud untuk yang kedua kalinya.

"Saya sangat optimis karena masyarakat sangat mencintai saya. Saya tidak pernah melakukan hal yang keliru dan tidak ada masalah," ucap Ganggali.

Sebelumnya diberitakan, Unit Tindak Pidana Korupsi Polda Sulut menetapkan Ganggali sebagai tersangka.

Kasubdit 1 Tipikor Polda Sulut Ajun Komisaris Besar William Simanjuntak mengatakan, setelah penetapan tersangka tersebut Tipikor Polda merencanakan pemanggilan kembali guna pemeriksaan lanjutan. Meski demikian, sebelum pemanggilan tersebut akan dilakukan gelar perkara.

Ganggali saat kasus tersebut terjadi menjabat sebagai Sekretaris Pemerintah Kabupaten Talaud. Dana yang dipersoalkan merupakan anggaran yang keluar dari kas Kementerian dan Kesejahteraan Rakyat (Kemenkesra), dengan besar dana yang hampir mencapai Rp 7 miliar.

Dana ini diduga telah diselewengkan karena setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulut melakukan audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Talaud, ditemukan beberapa kejanggalan.

Kasus ini sebelumnya pernah ditangani Kejati Sulut, namun tidak sampai menyentuh pejabat daerah bersangkutan. Hanya Pembuat Komitmen Kerja (PPK) dan kontraktor yang berhasil dipenjarakan Kejati Sulut. Tidak terima dengan diskriminasi tidak diperiksanya pejabat daerah saat itu, kontraktor melaporkannya ke Polda Sulut.

0Komentar

poling berita

Setujukah Anda terhadap sikap pemerintah yang melegalkan aborsi?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1.  
    18 %
    Setuju
    822 respon
  2. 78 %
    Tidak setuju
    3.532 respon
  3.  
    4 %
    Tidak tahu
    184 respon

Total Respon: 4.538
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

video berita

more...
PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft