Tribun News Berita Nasional News Feed
Updated: Fri, 07 Feb 2014 19:39:18 GMT | By Tribun News Berita Nasional News Feed

Biaya Nikah di KUA Rp 50.000, di Luar Jam Kantor Rp 600 Ribu



agfeed

Laporan Wartawan Tribunnews, Eri Komar Sinaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Rapat finalisasi Peraturan Pemerintah (PP) lintas kementerian tentang biaya akad nikah sementara menetapkan biaya nikah sebesar Rp 600 ribu. Biaya tersebut dikenakan jika akad nikah dilaksanakan di luar jam kantor dan atau di luar kantor.

Namun jika akad nikah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA), cukup membayar Rp 50 ribu.

Sementara untuk masyarakat miskin, tidak dikenai biaya alias gratis yang selanjutnya diatur oleh peraturan menteri agama yang dikeluarkan kementerian agama (Kemenag).

"Bagi yang miskin secara ekonomi akan gratis diatur oleh Kemenag. Miskin secara hukum, itu tidak (gratis)," ujar Deputi IV Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementerian Koodinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Agus Sartono, saat memberikan keterangan pers di kantorya, Jakarta, Jumat (7/2/2014).

Rapat tersebut juga dihadiri Kemenag, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Agus menjelaskan miskin secara ekonomi berbeda dengan miskin secara hukum. Miskin secara ekonomi misalnya yang tercatat di BPJS. Sementara miskin secara hukum akibat suatu perbuatan tindakan pidana dan menjadi miskin.

Menurut Agus, seluruh biaya yang dikenakan tersebut akan masuk ke kas negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan tidak serta merta menjadi milik petugas KUA.

"Semua masuk kas dalam bentuk PNBP. Tidak serta merta milik petugas. Selanjutnya 80 persen PNBP dikembalikan ke Kemenag," kata dia.

Lebih lanjut Agus menuturkan bahwa PP yang baru tersebut merupakan revisi PP Nomor 47 Tahun 2004 terkait tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang menyebutkan biaya akad nikah sebesar Rp 30.000.

PP tersebut dicabut karena banyak menimbulkan gratifikasi karena masyarakat banyak menikah di luar jam kantor dan di luar kantor yang harus dilayani. Hal tersebut diperparah karena biaya operasional KUA sangat kecil yakni Rp 2 juta / bulan.

PP tersebut sendiri belum rampung. Rancangan tersebut akan final di kementerian hukum dan HAM sebelum diserahkan ke presiden.

Baca Juga:

Persib Tunggu Pengesahan Djibril Coulibaly

Suporter Barito: Kembalikan Mekan!

Persib Tak Risau Tanpa Hariono

Yosua Pahabol-Hendra Bayauw Dipantau Timnas U-23

Uji Coba Duet Ferdinand-M Ridwan Gagal Total

0Komentar

poling berita

Setujukah Anda terhadap sikap pemerintah yang melegalkan aborsi?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1.  
    19 %
    Setuju
    154 respon
  2. 77 %
    Tidak setuju
    623 respon
  3.  
    4 %
    Tidak tahu
    31 respon

Total Respon: 808
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

video berita

more...
PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft