Tribun News Polhukam News Feed
Updated: Mon, 29 Jul 2013 05:35:26 GMT | By Tribun News Polhukam News Feed

Ahli Hukum: KPK Berhak Usut Kasus Alex Noerdin Soal Korupsi Bansos



agfeed

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki hak untuk menelusuri lebih jauh soal dugaan penyalahgunaan APBD Rp 1,4 triliun, yang dilakukan Calon Gubernur Sumatera Selatan (Incumbent), Alex Noerdin menjelang Pilkada Sumsel tahun 2013.

Hal itu disampaikan Ahli Hukum Pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Saiful Bakhri, saat berbincang dengan Tribunnews.com, Minggu (28/7/2013).

Dijelaskan Dekan Fakultas Hukum UMJ tersebut, secara konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya berwenang memberikan seluruh auditnya atas penggunaan APBD maupun APBN kepada DPR. Namun, BPK juga boleh memberikan auditnya bila ada permintaan penyidik lembaga penegak hukum, dalam hal ini KPK, guna menelusuri suatu perkara pidana.

"Jadi KPK memliki hak untuk meminta BPK mengaudit penggunaan APBD itu, atas dasar dugaan telah terjadi tindak pidana (korupsi) dengan penggunaan APBD (Sumsel) tersebut menjelang Pilkada," kata Saiful.

Selain itu, kata Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, KPK juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dugaan penyalahgunaan APBD Sumsel atas laporan dari masyarakat.

Tetapi, kalaupun tidak ada laporan masyarakat secara resmi ke lembaganya, kata Doktor jebolan Universitas Islam Indonesia (UII) di Jogja itu, KPK masih berhak mengusutnya dengan dasar temuan-temuan informasi yang berkembang di masyarakat Sumsel.

"Kalau ada dugaan keras (tindak pidana), KPK boleh mengusut. Dasarnya yakni informasi yang berkembang di masyarakat Sumsel," kata Doktor lulusan Universitas Islam Indonesia tersebut.

Kandati demikian, memang diakui Syaiful, KPK tidak boleh menjadikan putusan MK sebagai dasar penyidikan suatu perkara di lembaganya. Pasalnya, sengketa Pilkada merupakan kewenang MK, dan bukan ranah hukum pidana. Namun, dengan cara dan mekanisme sebelumnya, KPK berhak mengusut kasus itu.

Sedana dengan itu Juru Bicara KPK, Johan Budi sebelumnya juga telah angkat bicara. KPK diakui Johan memang tidak bisa mengusut kasus yang diduga melibatkan Gubernur Alex Noerdin itu berdasarkan putusan MK.

Namun, terang Johan itu bisa terealisasi bila hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan ada kerugian keuangan negara pada penggunaan dana basos yang mencapai Rp 1,4 triliun tersebut.

"Kalau pada auditnya dinyatakan adanya kerugian negara, KPK akan tindaklanjutinya," kata Johan ditanyai wartawan.

Seperti diketahui, MK pimpinan Akil Mochtar membatalkan keputusan KPU Provinsi Sumatera yang menetapkan pasangan Alex Noerdin dan Ishak Mekki sebagai gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan 2013-2018. Pembatalan tersebut ditetapkan MK setelah mengabulkan sebagian gugatan pasangan Herma Deru-Maphilinda Boer atau pasangan nomor urut tiga dalam sidang putusan Perselisihan Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah Sumatera Selatan pada Kamis (11/7).

Mahkamah memerintahkan agar KPU Sumatera Selatan melaksanakan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Seluruh TPS di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Seluruh TPS di Kota Palembang, Seluruh TPS di Kota Prabumulih, Seluruh TPS di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Mahkamah memberikan waktu maksimal 90 hari kepada KPU Sumatera Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang terhitung sejak pembacaan putusan.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah meyakini bahwa gubernur incumbent (Pihak Terkait) telah menggunakan APBD Provinsi Sumatera Selatan untuk memenangkan Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Menurut Mahkamah, pemberian dana hibah dan bantuan sosial tersebut sangat tidak wajar, tidak selektif, dan terkesan dipaksakan karena diberikan menjelang pelaksanaan Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, sehingga patut diduga adanya kampanye terselubung yang digunakan oleh Pihak Terkait sebagai Gubernur incumbent dengan memanfaatkan APBD Provinsi Sumatera Selatan.

Alex sendiri dikonfirmasi mengakui mengelurkan kebijakan pemberian dana bansos untuk masyarakat Sumsel. Namun, dirinya memastikan dana bansos dikeluarkan dengan mekanisme dan dasar hukum yang sudah jelas.

"Jadi Saya katakan mengenai penggunaan dana APBD sebesar 1,4 Triliun, oleh tim (pemenangan) saya itu bohong besar," kata Alex, beberapa waktu lalu.

0Komentar

poling berita

Menurut Anda, perlukah pemerintah membayar diyat Satinah yang didenda Rp 21 miliar oleh majikannya di Arab?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1.  
    24 %
    Perlu
    2.385 respon
  2. 67 %
    Tidak
    6.488 respon
  3.  
    9 %
    Tidak tahu
    928 respon

Total Respon: 9.801
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

video berita

more...
PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft