Updated: Fri, 12 Apr 2013 13:17:00 GMT

Keluarga Korban Lapas Sleman Desak Bentuk TPF ke Kompolnas

Keluarga 4 tahanan yang ditembak di Lapas Cebongan, Sleman, DIY, mendesak Kompolnas membentuk tim pencari fakta.


Keluarga Korban Lapas Sleman Desak Bentuk TPF ke Kompolnas

Keluarga 4 tahanan yang ditembak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cebongan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta melaporkan penyerangan ke lapas ke Komisi Polisi Nasional (Kompolnas). Keluarga 4 tahanan itu turut didampingi Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras). Mereka mendesak Kompolnas membentuk tim pencari fakta.

"Kami berharap Kompolnas bisa melihat lebih jauh persoalan ini agar keadilan nampak kepada kami. Kami meminta kepada Presiden untuk membuat tim pencari fakta agar dapat diselesaikan secara profesional," kata Victor Mambait, kakak kandung dari salah seorang tahanan yang ditembak di Lapas Cebongan, Yohanis Juan Mambait alias Juan di Kantor Kompolnas, Jakarta Selatan, Jumat (12/4/2013).

Menurut keluarga, penyerangan ke Lapas Cebongan, Sabtu 23 Maret lalu, merupakan tindakan makar. Sebab tindakan itu merupakan penyerangan terhadap negara. Mereka mendesak agar 11 anggota Kopassus Group 2 Kandang Menjangan, Kartasura, sebagai pelaku penyerangan Lapas Cebongan diadili di peradilan HAM.

"Ini yang dilakukan di Lapas Cebongan adalah tindakan makar, karena menyerang negara. Ini kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Sehingga pendapat kami, harus diadili di peradilan HAM," tambah Victor Mambait.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menolak desakan yang meminta anggota Kopassus pelaku penyerangan Lapas Cebongan disidangkan di peradilan umum. Dia meminta tidak ada lagi perdebatan terkait pengadilan pelaku pembunuhan 4 tahanan itu.

Permintaan keluarga juga pernah dijawab Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Dia telah bertemu dengan keluarga korban penyerangan Lapas Cebongan. Setelah pertemuan, Denny menyatakan pemerintah tidak perlu membentuk tim pencari fakta seperti usulan keluarga korban.(Ais)

poling berita

Menurut Anda, perlukah pemerintah membayar diyat Satinah yang didenda Rp 21 miliar oleh majikannya di Arab?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1.  
    25 %
    Perlu
    1.976 respon
  2. 66 %
    Tidak
    5.286 respon
  3.  
    9 %
    Tidak tahu
    742 respon

Total Respon: 8.004
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

Video Berita

Lainnya...

Berita Internasional

PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft