Updated: Sat, 01 Sep 2012 08:49:00 GMT

Kejagung Harus Tuntaskan Kasus Korupsi Bupati Kolaka

Sejumlah LSM dam lembaga anti korupsi mendesak Kejaksaan Agung untuk segera menuntaskan kasus dugaan korupsi Bupati Kolaka, Provinsi Sulawesi Utara, Buhari Matta yang telah ditetapkan menjadi tersangka lebih dari setahun.


Kejagung Harus Tuntaskan Kasus Korupsi Bupati Kolaka

Liputan6.com, Jakarta : Sejumlah LSM dam lembaga anti korupsi mendesak Kejaksaan Agung untuk segera menuntaskan kasus dugaan korupsi Bupati Kolaka, Provinsi Sulawesi Utara, Buhari Matta yang telah ditetapkan menjadi tersangka lebih dari setahun.

LSM dan penggiat anti korupsi Indonesian Bureaucracy and Service Watch (IBSW) mempertanyakan sikap Kejagung yang urung memperoses kasus tersebut, dengan alasan masih menungu surat izin dari Presiden. "Seharusnya surat izin sudah dilayangkan oleh Kejagung untuk memproses kasus korupsi Pejabat Negara tersebut," kata Chairman IBSW, Nova Andika, Jakarta, Sabtu (1/8).

Andika mengaku, pihaknya melakukan investigasi dengan mendatangi Sekretariat Kabinet RI, untuk mempertanyakan mengenai keberadaan surat izin itu. Ia mengaku diterima oleh Sespri Sekretaris Kabinet, Sjahriati Rochmah. "Beliau berjanji kepada kami akan segera mengkoordinasikan untuk mengetahui apakah surat tersebut memang sudah masuk atau belum di Sekretaris Kabinet," ujar Nova.

Menurutnya, mencermati beberapa fakta hukum dalam kasus tersebut, Kejagung telah menetapkan Buhari Matta Bupati Kolaka Sulawesi Tenggara sebagai Tersangka sejak bulan Juli tahun 2011. Kejagung melalui penjelasan resmi Kapuspenkum menegaskan, adanya perhitungan BPKP tentang kerugian negara dalam kasus tersebut.

"Yang kami tidak mengerti, mengapa sudah satu tahun kasus ini tidak juga kunjung diselesaikan. Padahal menurut analisis hukum kami, jelas bahwa Bupati Kolaka tersebut telah diduga kuat memenuhi unsur-unsur terjadinya tindak pidana korupsi," terangnya.

Selain itu, IBSW juga mendatangi Kejagung dan diterima oleh Yudi Indra Gunawan, Kasubdit Hubungan Antar Lembaga, untuk mempertanyakan mengenai kasus tersebut. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Jampidsus untuk kejelasan mengenai surat permohonan izin tersebut.

IBSW juga menuntut agar presiden segera mengeluarkan surat izin pemeriksaan terhadap Buhari Matta. Karena sejak Bupati Kolaka ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung, kasus ini tidak kunjung dilimpahkan ke pengadilan.

"Kami akan membedah masalah ini untuk menemukan hambatannya ada di mana, yang menyebabkan kasus ini tidak kunjung selesai. Kami akan terus melakukan tuntutan dan pemantauan agar kasus ini segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor," tegasnya.


poling berita

Menurut Anda, perlukah pemerintah membayar diyat Satinah yang didenda Rp 21 miliar oleh majikannya di Arab?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1.  
    25 %
    Perlu
    1.970 respon
  2. 66 %
    Tidak
    5.262 respon
  3.  
    9 %
    Tidak tahu
    738 respon

Total Respon: 7.970
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

Video Berita

Lainnya...

Berita Internasional

PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft