Updated: Fri, 18 Jan 2013 17:57:35 GMT

Distribusi Kartu Jamkesmas Alami Banyak Kendala

Jumlah masyarakat yang mendapat kartu Jamkesmas mencapai 86,4 juta jiwa. Pemerintah mengakui tidak membagikan jumlah kartu tersebut ke tangan orang yang layak menerimanya.


Distribusi Kartu Jamkesmas Alami Banyak Kendala

Jumlah masyarakat yang mendapat kartu Jamkesmas mencapai 86,4 juta jiwa. Pemerintah mengakui tidak membagikan jumlah kartu tersebut ke tangan orang yang layak menerimanya.

Pendistribusian Kartu Kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) memang mengalami peningkatan yang cukup pesat. Terlebih lagi untuk tahun 2013 ini jumlah penerimanya saja sekitar 86,4 juta jiwa.

Jumlah 86,4 juta jiwa itu termasuk di dalamnya orang miskin dan tidak mampu. Tim Nasional Percepatan dan Penanggulan Kemiskinan (TNP2K) mengungkapkan jumlah orang miskin mengalami penurunan. Presentase pada tahun 2011 sebesar 12,5 persen. Dan pada tahun 2012 menurun lagi menjadi 11,96 persen.

Karena jumlah masyarakat yang akan dibagikan kartu Jamkesmas itu cukup, seringkali dalam pendistribusiannya mengalami permasalahan.

Hal itu diungkapkan langsung oleh dr. Supriyantoro, Sp.P, Mars selaku Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan dalam acara `Perkembangan Pencetakan dan Pendistribusian Kartu Kepesertaan Jamkesmas` di Gedung Kementerian Kesehatan RI, Jumat (18/1/2013).

Supriyantoro mengungkapkan wajar rasanya apabila pendistribusian kartu Jamkesmas mengalami permasalahan. Tidak mudah memang untuk membagikan kartu itu dan sampai ke tangan orang yang layak menerimanya dalam keadaan utuh.

Biasanya permasalahan yang muncul adalah Kartu Kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) terlambat diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Dan sebagian tidak sesuai dengan jumlah kepesertaan yang ditetapkan oleh Tim Nasional Percepatan dan Penanggulan Kemiskinan (TNP2K).

"Kami harus akui ini bukan persoalan mudah harus membagikan 86,4 juta. Apalagi kartu yang dikirim ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dilakukan dalam 2 (dua) tahap karena terdapatnya dana yang tidak valid. Lalu, terdapat salah pengiriman antar kabupaten," kata Supriyantoro.

Selain itu, bisa juga kartu yang diterima Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagian dalam keadaan; rusak, terpotong, dan tulisan tidak terbaca.

Supriyantoro juga mengungkapkan, apabila dalam pendistribusian kartu ini ada kader-kader yang berbuat curang dan meminta bayaran, harap dilaporkan langsung. Karena pada pengerjaannya, masyarakat tidak diminta biaya sepeser pun.

"Jika kader-kader ada yang meminta kutipan, hubungilah pihak terkait. Tidak boleh menerima sepeser pun. Jangan mentang-mentang semuanya serba gratis, lalu dimanfaatin," kata Supriyantoro.

Pihak Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan juga mengutarakan apabila terjadinya kecurangan seperti ini, silakan hubungi alat pengaduan yang ada di bawah ini:

keuangan.buk.jamkesmas@gmail.com atau orang tersebut dapat menghubungi di nomor;

081213787211,
08129612853,
081387547600,
081311107917,
08151895357.

Lalu, apakah alamat pengaduan di atas dapat dihubungi?

Supriyantoro meyakini bahwa alamat pengaduan di atas dapat dihubungi. Dan, akan melayani selama 24 jam. Apabila tidak dapat dihubungi, maka pihak tersebut akan dikenakan denda.

"Kalau tidak dapat dihubungi akan dikenakan denda," kata Supriyantoro. (Adt/Igw)

poling berita

Setujukah Anda terhadap sikap pemerintah yang melegalkan aborsi?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1.  
    19 %
    Setuju
    757 respon
  2. 77 %
    Tidak setuju
    3.158 respon
  3.  
    4 %
    Tidak tahu
    171 respon

Total Respon: 4.086
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

Video Berita

Lainnya...

Berita Internasional

PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft