Kasus Mesuji, Buntut Ketidakberesan Kemenhut

Liputan6.com, Jakarta: Permasalahan sengketa lahan antarwarga dan perusahan kerap terjadi di Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan. Masyarakat pun kerap menjadi korban. Hal tersebut tak lepas dari ketidakberesan Kementerian Kehutanan yang selalu dengan mudah memberikan izin pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang mencakup lahan warga yang telah ditempati selama puluhan tahun.

"Kasus Mesuji yang mencakup wilayah di Sumatra Selatan dan Lampung dengan perusahaan sawit adalah salah satu contoh bobroknya menteri-menteri kehutanan yang lalu," kata Ketua DPR Marzuki Alie kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/12).

Menurut Marzuki, para pejabat di Kementerian Kehutanan telah memberikan izin yang kurang adil terhadap perusahaan-perusahaan. Dengan demikian, tanah rakyat dialihkan seolah milik investor.

Contohnya, imbuh Marzuki, pemberian izin pengolahan HTI yang diberikan kepada salah satu perusahaan terbesar di Indonesia sebesar 650 ribu hektare di kawasan Kecamatan Mesuji, Lampung. Akibatnya, warga sekitar tak dapat meningkatkan haknya walau telah menempati areal tersebut selama puluhan tahun. Terlebih, hampir sebagian besar lokasi yang telah diberikan izin tersebut telah berpenduduk.

"Apabila pembantaian tersebut terbukti diinisiasi oleh pihak perusahaan. Maka izin kebun tersebut harus dicabut," tegasnya.

Terkait hal tersebut, Marzuki berpendapat aparat penegak hukum tidak bisa menyelesaikan permasalahan dengan pola-pola pembuktian yang sah secara hukum administratif. Sebab, menurut Marzuki, dapat dipastikan warga akan kalah dalam kasus tersebut.

"Kalau sengketa tersebut diselesaikan dengan pola-pola pembuktian kepemilikan yang sah. Maka rakyat pasti akan dikalahkan," katanya.

Namun, kepemilikan lahan warga akan terbukti jika didasari dengan fakta dan kehidupan rakyat yang sudah turun-temurun di lokasi tersebut. "Rakyat yang sudah jelas hidup turun-temurun di lokasi tersebut bisa diminta dengan kesaksian. Ada kuburan dan sebagainya, akan dikalahkan oleh investor yang memperoleh surat menyurat tanpa melihat lapangan, karena masyarakat tidak punya surat seperti investor," paparnya.

Oleh karena itu, Marzuki meminta pemerintah menindak tegas perusahaan yang diduga melakukan tindak kekerasan terhadap masyarakat Mesuji. Marzuki juga meminta Kapolri serta Panglima TNI menindak tegas anggotanya bila terbukti ikut melakukan tindakan kekerasan dan pembantaian terhadap warga Mesuji.

"Bagaimana satu grup perusahaan memperoleh jutaan hektare di Sumsel. Di mana keadilannya? Jelas ini melanggar konstitusi. Kepada aparat yang tidak melindungi rakyat dan terbukti terlibat dalam kasus tersebut harus diberikan sanksi keras. Termasuk atasan mereka yang memberikan izin kepada anggotanya," tegas Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini.(APY/ANS)