Updated: Fri, 02 Dec 2011 01:05:49 GMT

Mahasiswa Desak Kejagung Hentikan Sisminbakum

Desakan kembali disuarakan seiring dibebaskannya terpidana kasus Sisminbakum Yohanes Waworuntu oleh Mahkamah Agung (MA).


Mahasiswa Desak Kejagung Hentikan Sisminbakum

Liputan6.com, Jakarta: Mahasiswa se-Jabodetabek yang tergabung dalam Gerakan Penyelamat Keadilan dan Konstitusi Indonesia (GPKKI) mendesak Kejaksaan Agung menghentikan (SP3) kasus Yusril Ihza Mahendra dan Hartono Tanoesoedibjo. Desakan kembali disuarakan seiring dibebaskannya terpidana kasus Sisminbakum dan mantan Direktur Utama PT Sarana Rekatama Dinamika Yohanes Waworuntu oleh Mahkamah Agung (MA).

"Dengan dibebaskannya Yohanes Waworuntu, dan sebelumnya MA juga telah membebaskan Prof. Romli Atmasasmita, maka kini tidak ada dasar lagi buat Kejaksaan Agung untuk meneruskan kasus Yusril dan juga Hartono Tanoe," Kata Dewan Penasehat GPKKI Afriansyah Noor dalam rilisnya kepada Liputan6.com, Jakarta, Kamis (1/12).

Afriansyah melanjutkan putusan bebas Yohanes merupakan teguran keras buat Kejaksaan Agung dalam penegakkan hukum. Afriansyah mengimbau agar Kejagung konsisten dalam penegakkan hukum. Yaitu dengan berpegang teguh pada keadilan dan fakta hukum, bukan pada kepentingan dan kesewenang-wenangan.

"Pembebasan Yohanes adalah fakta bahwa Sisminbakum tidak mengandung unsur pidana. Sebab itu bila Kejagung tetap ngotot melanjutkan kasus Yusril dan Hartono, maka itu adalah tindakan sewenang-wenang dan akan memperburuk penegakan hukum di negeri ini," tegas Afriansyah.

Afriansyah Noor juga mendesak agar Kejagung berjiwa besar mengakui, mereka telah melakukan kesalahan dalam mempidanakan Sisminbakum.

"Seharusnya kejadian tersebut membuat Kejagung berjiwa besar. Jangan terus ngotot untuk meneruskan kasus ini. Jangan asal memvonis dan menghukum orang seenaknya saja," imbuhya.

Sebelumnya MA pada 28 November secara resmi membacakan putusan yang isinya membebaskan Yohanes Waworuntu, salah seorang terpidana dalam kasus Sisminbakum. Putusan bebas (vrijspraak) itu diambil secara aklamasi oleh tiga hakim agung yang menangani permohonan PK Yohanes.(AIS)

poling berita

Menurut Anda, perlukah pemerintah membayar diyat Satinah yang didenda Rp 21 miliar oleh majikannya di Arab?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1.  
    25 %
    Perlu
    1.920 respon
  2. 66 %
    Tidak
    5.113 respon
  3.  
    9 %
    Tidak tahu
    717 respon

Total Respon: 7.750
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

Video Berita

Lainnya...

Berita Internasional

PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft