Republika Online
Updated: Thu, 09 Aug 2012 14:33:17 GMT

Tak Disetujui Dahlan, Proyek Kereta Layang Bekasi-Slipi Masih Dikaji



Tak Disetujui Dahlan, Proyek Kereta Layang Bekasi-Slipi Masih Dikaji

Tak Disetujui Dahlan, Proyek Kereta Layang Bekasi-Slipi Masih Dikaji

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT Hutama Karya Persero berencana mengkaji ulang rencana pembangunan kereta dengan menggunakan median jalan tol setelah Menteri BUMN Dahlan Iskan menilai harga tiket Rp 40.000 terlalu mahal.

"Kita tidak berbicara soal finansialnya, tetapi keekonomiannya. Namun, kami akan pertajam kajian finansialnya, termasuk aspek legalnya," kata Direktur Utama Hutama Karya (HK), Tri Widjajanto Joedosastro saat ditemui di Jakarta, Kamis (9/8).

Ia menjelaskan, harga tiket kereta dapat ditekan menjadi Rp 17.000 bila pemerintah memberikan subsidi. Namun, katanya, Menteri BUMN Dahlan Iskan tidak menghendaki adanya campur tangan dari pemerintah. Hal ini disebabkan pembangunan proyek akan berjalan lambat.

"Dari kami hanya menawarkan solusi untuk mengatasi kemacetan yang mewarnai ibukota Jakarta. Untuk itu, kami membutuhkan dukungan semua pihak," katanya.

Ia menambahkan, bila kajian tersebut selesai, selanjutnya proposal rencana pembangunan kereta layang sepanjang Bekasi-Slipi dan membentang 22 kilometer akan diserahkan kepada Kementerian Perhubungan.

Biaya untuk membangun kereta ini ditaksir sekitar Rp 10 triliun. "Dengan biaya Rp 10 triliun, maka kita akan menghemat biaya BBM Rp 9,77 triliun setiap tahun," katanya.

Untuk merealisasikan pembangunan kereta layang ini, katanya, Hutama Karya akan berkolaborasi dengan PT Kereta Api Indonesia Persero. Tahap pertama, pembangunannya dimulai dari Bekasi-Slipi. Kemudian, Bogor-Cawang-Slipi, Slipi-Serpong, serta Serpong-Bandara Soekarno-Hatta.

Menteri BUMN Dahlan Iskan tidak menyetujui pembangunan kereta layang tersebut, walau ia sendiri terkesima dengan rencana pembangunan tersebut. Ia menganggap harga tiket kereta sangat mahal, yakni Rp 40.000 dan dipastikan akan membebani masyarakat.

"Harganya mahal sekali. Hutama Karya juga harus memperjuangkannya ke pemerintah untuk mendapatkan subsidi. Apakah Hutama mau memperjuangkannya. Ini pasti membutuhkan waktu yang lama," kata Dahlan.

0Komentar

poling berita

Menurut Anda, perlukah pemerintah membayar diyat Satinah yang didenda Rp 21 miliar oleh majikannya di Arab?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1.  
    25 %
    Perlu
    2.019 respon
  2. 66 %
    Tidak
    5.420 respon
  3.  
    9 %
    Tidak tahu
    756 respon

Total Respon: 8.195
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

video berita

Berita Internasional

PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft