Republika Online
Updated: Wed, 05 Jun 2013 01:45:00 GMT

Polwan Minta Dukungan Berjilbab di Facebook



Polwan Minta Dukungan Berjilbab di Facebook

Polwan Minta Dukungan Berjilbab di Facebook

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guna mendapatkan dukungan agar boleh mengenakan jilbab saat mengenakan seragam dinas, muncul grup 'Dukung Polwan Berseragam di Izinkan Menggunakan Jilbab.

Ustaz Wahfiudin yang mengaku mendapatkan curahan hati seorang polwan yang mengeluh karena tidak diizinkan mengenakan jilbab saat berseragam, mengatakan, grup facebook itu dibuat para polwan yang ingin berjilbab untuk meminta dukungan. Saat ini, grup itu mendapat respon 1.334 Facebooker.

"Jeritan hati perwira Polwan tersebut juga telah disampaikan ke MUI, para ulama dan DPR RI," ujar polwan yang tidak bersedia disebutkan namanya kepada Ustaz Wahfiudin yang disampaikan ke ROL, Selasa (4/6).

Sebelumnya, seorang polwan yang berdinas di Polda Jawa Tengah mengeluhkan karena dilarang memakai jilbab saat mengenakan seragam polisi. Bahkan, kapolri mengeluarkan surat edaran jika pemakaian jilbab dengan seragam dinas polisi hanya diperbolehkan bagi polwan yang berdinas di Polda Nanggroe Aceh Darussalam.

Di general information grup tersebut tertulis, jika keinginan para polwan menutup aurat terbentur dengan belum ada peraturan kapolri yang mengatur tentang penggunaan seragam polwan berjilbab di luar Polda NAD. Padahal, polwan yang curhat kepada Ustaz Wahfiudin menyatakan, berjilbab tak mengganggu aktivitas polwan sebagai pelayan masyarakat.

Grup Facebook itu juga menerangkan sejarah kelahiran polwan di Indonesia. Berikut kutipannya:

Sejarah kelahiran Polisi Wanita (Polwan) di Indonesia tak jauh berbeda dengan proses kelahiran Polisi Wanita dinegara lain. Penaganan dan penyidikan terhadap kasus kejahatan yang melibatkan kaum wanita baik korban maupun pelaku kejahatan.

Polwan di Indonesia lahir pada 1 September 1948, berawal dari kota Bukit Tinggi Sumatera Barat ketika pemerintah Indonesia menghadapi Agresi II pengung
sian besar-besaran antara lain dari semenanjung Malaya yang sebagian besar kaum wanita. Mereka tidak mau diperiksa apalagi digeledah secara fisik oleh Polisi pria.

Pemerintah Indonesia menunjuk SPN (Sekolah Polisi Negara) Bukit Tinggi untuk membuka 'Pendidikan Inspektur Polisi' bagi kaum wanita, setelah melalui seleksi terpilih 6 (enam) orang gadis remaja yang kesemuanya dari ranah minang al; Mariana Saanin, Nelly Pauna, Rosmalina, Dahniar, Djasmainar dan Rosnalia.

Ke enam gadis remaja tersebut secara resmi tanggal 1 September 1948 mulai mengikuti Pendidikan Inspektur Polisi di SPN Bukit Tinggi , sejak itu dinyatakan lahirlah polisi wanita yang akrab dipanggil polwan. Ke enam polwan angkatan pertama tersebut juga tercatat sebagai wanita ABRI pertama di tanah air yang kini kesemuanya sudah pensiun dengan rata-rata berpangkat Kolonel Polisi (Kombes).

Tugas polwan di Indonesia terus berkembang tidak hanya menyangkut masalah kejahatan wanita, anak-anak dan remaja, narkotika dan masalah administrasi bahkan berkembang jauh hampir menyamai berbagai tugas polisi prianya. Bahkan di penghujung tahun 1998, sudah lima orang polwan dipromosikan menduduki jabatan komando (sebagai kapolsek). Hingga tahun 1998 sudah empat orang polwan dinaikkan pangkatnya menjadi Perwira Tinggi berbintang satu.

Kenakalan anak-anak dan remaja, kasus perkelahian antar pelajar yang terus meningkat dan kasus kejahatan wanita yang memprihatinkan. Dewasa ini adalah tantangan amat serius bagi Korps Polisi Wanita untuk lebih berperan dan membuktikan eksistensinya di tubuh Polri. Hingga saat ini juga sudah ada polwan yang memegang jabatan sebagai kapolres dan kapolda.

2Komentar
Laporkan
Bantu kami untuk menjaga lingkungan yang stabil dan sehat dengan melaporkan segala jenis kegiatan ilegal dan tidak sesuai. Jika Anda merasa ada pesan yang melanggarAturan dasarharap isi formulir ini untuk memberitahu moderator. Moderator akan memeriksa laporan Anda dan mengambil tindakan yang dianggap perlu. Jika diperlukan, segala tindakan ilegal akan dilaporkan kepada pihak berwajib.
Kategori
Batas karakter 100
Anda yakin hendak menghapus komentar ini?

poling berita

Menurut Anda, perlukah pemerintah membayar diyat Satinah yang didenda Rp 21 miliar oleh majikannya di Arab?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1.  
    25 %
    Perlu
    1.813 respon
  2. 66 %
    Tidak
    4.813 respon
  3.  
    9 %
    Tidak tahu
    677 respon

Total Respon: 7.303
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

video berita

Berita Internasional

PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft