Republika Online
Updated: Thu, 31 Jan 2013 15:43:39 GMT

KPK: LHI Diduga Terlibat Pengaturan Kuota Daging Impor



KPK: LHI Diduga Terlibat Pengaturan Kuota Daging Impor

KPK: LHI Diduga Terlibat Pengaturan Kuota Daging Impor

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) telah menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap daging impor dari PT Indoguna Utama. LHI diduga terlibat dalam pengaturan kuota daging impor di Indonesia.

"Kami temukan adanya indikasi yang mengatur mengenai kuota impor daging," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjajanto, Jakarta, Kamis (31/1).

Bambang menambahkan indikasi adanya pengaturan dalam kuota daging impor ditemukan saat penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang tersangka yang ditangkap pada Selasa (29/1) malam. PT Indoguna Utama melakukan suap untuk dapat melaksanakan importansi daging sapi asal Australia.

Ia mengakui LHI merupakan anggota Komisi I DPR RI yang tidak ada kaitannya sama sekali dalam masalah impor daging. Penyidik menduga LHI menjual otoritasnya sebagai Presiden PKS untuk mempengaruhi anggota Komisi IV yang memiliki kewenangan itu.

"Walaupun tidak punya kewenangan tapi pada praktiknya memang seperti itu. Tidak harus punya kewenangan, tapi pengaruhnya bisa dipakai untuk mempengaruhi. Ini tidak menduga-duga, kami sudah punya bukti," tegas Bambang.

Sebelumnya pada saat penangkapan di Hotel Le Meridien, Jakarta, KPK menemukan uang sebesar Rp 1 miliar yang terdiri dari Rp 980 juta berada di dalam mobil Ahmad Fathanah dan masing-masing Rp 10 juta berada di kantong Ahmad Fathanah dan seorang wanita muda, Maharani. Uang tersebut hanya sebagai uang muka untuk LHI.

Uang yang diduga sudah disepakati akan diberikan dua Direktur PT Indoguna Utama, Juard Effendy dan Arya Abdi Effendy kepada LHI yaitu sebesar Rp 40 miliar. Uang ini sebagai imbalan kalau impor daging sapi asal Australia dipegang perusahaan ini.

Keempat orang ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan Maharani dianggap tidak terkait dengan kasus suap daging sapi impor ini.


0Komentar

poling berita

Menurut Anda, perlukah pemerintah membayar diyat Satinah yang didenda Rp 21 miliar oleh majikannya di Arab?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1.  
    24 %
    Perlu
    2.358 respon
  2. 67 %
    Tidak
    6.413 respon
  3.  
    9 %
    Tidak tahu
    918 respon

Total Respon: 9.689
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

video berita

Berita Internasional

PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft