Republika Online
Updated: Mon, 25 Mar 2013 21:15:48 GMT

Ketegangan TNI-Polri Akibat Pemisahan Tidak Jelas?



Ketegangan TNI-Polri Akibat Pemisahan Tidak Jelas?

Ketegangan TNI-Polri Akibat Pemisahan Tidak Jelas?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketegangan antara TNI dan Polri yang terjadi belakangan ini dinilai merupakan imbas dari ketidakjelasan pemisahan antara kedua instansi keamanan negara itu pada masa awal reformasi. Pandangan itu dilontarkan pengamat militer dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

"Ketidakjelasan itu membawa implikasi hingga hari ini. Pemerintah tidak pernah menangani pemisahan ini secara jelas maka tidak heran kalau ada masalah antara kedua 'aktor' aparat keamanan ini," kata Jaleswari di Jakarta, Senin (25/3).

Menurut Jaleswari, pada saat pemerintah melakukan pemisahan antara TNI dan Polri, pemerintah tidak terlalu memperhitungkan dampak dari hal tersebut.

Pemisahan TNI dan Polri, lanjutnya, hanya sekadar memisahkan tanggung jawab kedua institusi itu sehingga kedua institusi mendapatkan tugas masing-masing.

"Seperti yang kita tahu, TNI itu bertanggung jawab terhadap pertahanan negara dari ancaman luar, sedangkan polisi bertanggung jawab atas keamanan negara dari dalam," ujarnya.

Hanya saja, kata dia, yang tidak diantisipasi oleh pemerintah dari awal adalah ikut berubahnya ruang kerja antara TNI dan Polri.

Beberapa peristiwa yang dimaksud Jaleswari, antara lain perang antara Yonif Linud 100 melawan Brimob di Binjai, Sumatera Utara, bentrokan antara anggota Kostrad dan Brimob di Gorontalo, bentrokan antara personel TNI dan Polri di perbatasan RI -Timor Leste di Atambua, NTT, lalu pembakaran kantor polisi di OKU, dan terakhir aksi penembakan narapidana oleh belasan oknum yang diduga dari Kopassus di Lapas Cebongan, Sleman di Yogyakarta.

Ia menyebut kesulitan pembagian tugas antara TNI dan Polri diduga akibat masalah struktur penempatan TNI dan Polri yang tidak tepat, dimana TNI secara struktur ditempatkan di bawah Kementerian Hukum dan HAM, sedangkan Polri ditempatkan langsung di bawah Presiden.

1Komentar
8 Apr, 2013 16:51
avatar

Seyogyanya Polri harus dibawah Kementrian, dalam hal ini Mendagri, sehingga ada batas kewenangan yang menjadi tolak ukur (tidak seperti sekarang ini dibawah Presiden). Masalah Kamtibmas termasuk Lalin dan penyidikan menjadi tugas Polri, diluar itu masalah Administrasi kendaraan serahkan kepada Institusi dibawah Kementrian untuk menghindari hal2 yang tidak diinginkan. Didunia ini ada dua  Negara dimana Kapolri dibawah Presiden : 1. Negara Indonesia dan 2. Negara Antah Berantah. Tugas Pemerintah dan DPR untuk memperbaiki ketidakjelasan ini demi NKRI dimasa mendatang.  

Laporkan
Bantu kami untuk menjaga lingkungan yang stabil dan sehat dengan melaporkan segala jenis kegiatan ilegal dan tidak sesuai. Jika Anda merasa ada pesan yang melanggarAturan dasarharap isi formulir ini untuk memberitahu moderator. Moderator akan memeriksa laporan Anda dan mengambil tindakan yang dianggap perlu. Jika diperlukan, segala tindakan ilegal akan dilaporkan kepada pihak berwajib.
Kategori
Batas karakter 100
Anda yakin hendak menghapus komentar ini?

poling berita

Yakinkah Anda, politik uang pada Pilpres 2014 kali ini makin marak?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1. 76 %
    Yakin
    4.555 respon
  2.  
    18 %
    Tidak yakin
    1.056 respon
  3.  
    6 %
    Tidak tahu
    391 respon

Total Respon: 6.002
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

video berita

Berita Internasional

PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft