Republika Online
Updated: Wed, 17 Apr 2013 00:13:20 GMT

Kasus IM2, Kejagung-BPKP Diminta Hormati Putusan PTUN



Kasus IM2, Kejagung-BPKP Diminta Hormati Putusan PTUN

Kasus IM2, Kejagung-BPKP Diminta Hormati Putusan PTUN

REPUBLIKA.CO.ID, Kuasa Hukum Indosat-IM2 di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jhon Thomson meminta Kejagung RI dan BPKP menghormati Penetapan Pendahuluan (Schorsing) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kasus Indosat-IM2.

Hal itu terkait penunjukan Nasrul Wathon sebagai saksi ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Berdasarkan sidang yang digelar pekan lalu, terindikasi Nasrul akan menggunakan objek sengketa di PTUN yang notabene sudah diskorsing keberlakuannya oleh Hakim PTUN Jakarta.

"Apa yang disengketakan di PTUN itu sudah selesai. Putusan PTUN jelas bahwa hasil audit itu harus ditunda, jika masih digunakan maka bisa di kategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berujung pada sanksi,” papar Jhonson dalam siaran persnya, Selasa (15/4).

Dalam peringatan yang dikirim dalam bentuk surat itu, Jhonson mengatakan, akan ada dua sanksi jika hal tersebut tetap dilakukan.

Sanksi yang pertama administrasi yang harus diterima pimpinan BPKP karena membiarkan anak buahnya melakukan pelannggaran.

"Kami akan menindaklanjuti dengan melaporkan ke Menteri Pemberdayaan Aparatur negara (MenPan)," ujar Jhonson.

Sanksi kedua lebih berupa sanksi moral dimana PTUN mengumumkan melalui media massa bahwa BPKP dan Kejagung telah melakukan pelanggaran.

0Komentar

poling berita

Setujukah Anda terhadap sikap pemerintah yang melegalkan aborsi?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1.  
    19 %
    Setuju
    566 respon
  2. 77 %
    Tidak setuju
    2.318 respon
  3.  
    4 %
    Tidak tahu
    115 respon

Total Respon: 2.999
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

video berita

Berita Internasional

PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft