Republika Online
Updated: Wed, 15 May 2013 16:01:30 GMT

Biaya Politik Tinggi, Dorong Kepala Daerah Korupsi



Biaya Politik Tinggi, Dorong Kepala Daerah Korupsi

Biaya Politik Tinggi, Dorong Kepala Daerah Korupsi

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Tingginya biaya politik di Indonesia, dinilai mendorong kepala daerah terpilih cenderung melakukan korupsi.

Pada periode 2008-2011, telah dilaksanakan sebanyak 440 kali pilkada, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota. Dari jumlah tersebut sebanyak 332 pilkada digugat ke Mahkamah Konstitusi. Menurut anggota DPD RI, Sulistyo, dari 440 pelaksanaan pilkada, sebanyak 256 kepala daerah tersandung kasus hukum yakni menjadi tersangka dan terpidana.

"Karena itu, perlu dicari solusi untuk mengefisienkan pelaksanaan pemilu, sehingga biaya politik biasa diminimalisir," katanya saat menjadi moderator pada seminar nasional 'Pemilukada di Indonesia' di IKIP PGRI Semarang, Rabu (15/5).

Sejumlah tokoh mengisi seminar nasional tersebut, di antaranya Ketua DPD RI, Irman Gusman, Ketua DHD 45 Jawa Tengah Soeparto Tjitrodihardjo, Ketua DPD PGRI Jawa Tengah Sudharto, Staf Pengajar FISIP Universitas Diponegoro Semarang Susilo Utomo, serta Rektor IKIP PGRI Semarang Muchdi.

0Komentar

poling berita

Setujukah Anda terhadap sikap pemerintah yang melegalkan aborsi?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1.  
    18 %
    Setuju
    769 respon
  2. 78 %
    Tidak setuju
    3.237 respon
  3.  
    4 %
    Tidak tahu
    174 respon

Total Respon: 4.180
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

video berita

Berita Internasional

PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft