okezone.com (© Copyright (c) okezone.com 2013, All Rights Reserved)
Updated: Fri, 08 Mar 2013 04:45:49 GMT | By rizka, okezone.com

Yusril Tantang Mahfud MD Soal Aturan Eksekusi



Yusril Tantang Mahfud MD Soal Aturan Eksekusi

JAKARTA - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengaku kecewa dengan respons Mahkamah Konstitusi (MK) soal uji materi Pasal 197 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurutnya, MK telah memutus diluar permohonan uji materi yang ia ajukan terkait pasal tersebut.

"Putusan MK itu multitafsir, harapan kita ajukan permohonan uji materi ialah agar MK menyelesaikan kontroversi masalah ini, tetapi MK malah menimbulkan kontroversi baru," ujar Yusril dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (8/3/2013).

Yusril menjelaskan, dalam putusannya MK justru membenarkan apa yang dilakukan jaksa selama ini mengenai pelaksanaan eksekusi yang memang menjadi kewenangannya.

"Dalam tafsiran Pak Mahfud yang dilakukan jaksa adalah benar. MK itu menguji norma tetapi tak bisa menilai praktik penerapan di tengah masyarakat. Pak Mahfud jelas telah melampaui kewenangannya," tegas mantan Menteri Kehakiman itu.

Mantan Mensesneg ini juga menambahkan, majelis hakim tidak dibenarkan mengabulkan sesuatu yang tidak dimohon oleh pihak pemohon. Hal itu justru malah akan menimbulkan kebingungan sekaligus ketidakpastian hukum seorang terpidana.

"Itu dinamakan ultra petita yang artinya memutuskan lain dari apa yang diminta. Jelas kalau begitu salah hakimnya. Tujuan kita ajukan uji materi ialah agar MK menafsirkan apa putusan batal demi hukum itu, dan kedua apakah putusan batal hukum bisa dieksekusi atau tidak?" tukasnya.

Yusril pun menantang Mahfud MD untuk menguji kembali putusan yang dikeluarkanya. "Saya akan melakukan perlawanan sampai kapan pun. Tapi, saya akan melawan secara akademis,"pungkas Yusril.

Seperti diketahui, kisruh penerapan Pasal 197 KUHAP sebenarnya mencuat kala Yusril mengajukan uji materi ke MK terkait Pasal 197 ayat (1) huruf k, ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kasus ini kemudian dibawa ke MK untuk diuji materikan sebagaimana yang dilakukan oleh pengusaha batu bara Parlin Riduansyah melalui kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra beberapa waktu lalu.

Putusan pemidanaan yang dikeluarkan MA terhadap Parlin tidak memerintahkan pemidanaan dan dinyatakan batal demi hukum. Sehingga lanjut Yusril, Parlin wajib dibebaskan. Sebab, putusan pemidanaa MA terhadap Parlin keluar sebelum adanya putusan MK tertanggal 22 November 2012.

Sebelumnya, MK telah membenarkan tindakan Kejagung maupun MA soal praktik eksekusi putusan pemidanaan. Hal itu terkait putusan No. 69/PUU-X/2012 tertanggal 22 November 2012 soal pengujian Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP,

"Setiap putusan MA yang menyebut jenis hukuman pidana harus segera dipenjara, meski tidak ada perintah penahanan," kata Mahfud beberapa waktu lalu.

Mahfud tidak sependapat dengan pernyataan Yusril yang menyatakan putusan MK itu tidak berlaku surut, dimana hanya berlaku terhadap kasus-kasus setelah putusan MK itu dibacakan. "Itu salah jika menggunakan vonis MK sebagai alasan, karena justru yang kasus-kasus yang dahulu sudah benar, mereka itu seharusnya segera dieksekusi," katanya.

"MK justru memperkuat praktik eksekusi yang telah selama ini dilakukan kejaksaan dan harus diteruskan. Janganlah memanipulasi putusan MK untuk menyelamatkan diri dari jerat hukum, pasti akan akan lawan," tutup Mahfud.

0Komentar

poling berita

Setujukah Anda terhadap sikap pemerintah yang melegalkan aborsi?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1.  
    18 %
    Setuju
    809 respon
  2. 78 %
    Tidak setuju
    3.454 respon
  3.  
    4 %
    Tidak tahu
    178 respon

Total Respon: 4.441
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

Video Berita

Lainnya...

Berita Internasional

PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft