okezone.com (© Copyright (c) okezone.com 2013, All Rights Reserved)
Updated: Thu, 07 Mar 2013 02:31:04 GMT | By budi, okezone.com

TNI-Polri Saling Serang, karena Sistem Politik Superioritas



TNI-Polri Saling Serang, karena Sistem Politik Superioritas

JAKARTA - Banyak pihak jengah dengan aparat kepolisian dan TNI. Pasalnya, kedua institusi aparat keamanan ini bukan membuat ketertiban melainkan saling serang antara keduanya.

Hal itu tergambar dari komentar politikus PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, dalam menyikapi peristiwa pembakaran Mapolres Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, Kamis (7/3/2013).

Menurut anggota Komisi III bidang hukum DPR, bentrok kedua institusi aparat keamanan ini sudah berungkali terjadi. Bahkan, untuk meminimilisir peristiwa itu kedua pihak telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU), atau nota kesepahaman. Namun, MoU itu justru tak efektif sama sekali.

"Ini berulang, di banyak area, meski sudah ada MoU pasca-inpres 2/2013. Artinya, ada dua kemungkinan problem yaitu tak diimplementasikannya MoU yang ternyata tidak efektif dalam 'kerja sama' dua instansi tersebut," kata Eva di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/3/2013).

Peristiwa ini masih terulang, karena salah satu dari kedua lembaga ini masih diunggulkan dalam sistem politik. Sehingga, aturan hukum yang dibuat oleh salah satu lembaga keamanan itu diremehkan.

"Kedua, problem di sistem politik yang masih mengakomodasi superioritas TNI dalam sistem politik sehingga tidak tunduk pada sistem hukum, termasuk yang paling remeh, yaitu berlalu lintas. Adanya perlawanan terhadap pembahasan RUU peradilan militer memberikan kontribusi terhadap kasus-kasus kekerasan yang melibatkan dua angkatan ini," jelas dia.

Sehingga jalan keluarnya adalah pelakunya harus dihukum sesuai aturan main yang berlaku. Di samping itu, pengunggulan dari salah satu lembaga aparat tersebut harus ditiadakan.

"Way out-nya tentu pendekatan hukum, jangka pendek penertiban dan penghukuman dari pelaku kekerasan dari dua angkatan. Jangka panjang adalah pembenahan hukum sehingga tidak mengakomodasi superioritas TNI dalam sistem hukum kita (UU Peradilan militer) yang bisa menyebabkan perilaku above the law," pungkasnya. (ydh)

0Komentar

poling berita

Setujukah Anda terhadap sikap pemerintah yang melegalkan aborsi?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1.  
    17 %
    Setuju
    1.424 respon
  2. 79 %
    Tidak setuju
    6.500 respon
  3.  
    4 %
    Tidak tahu
    343 respon

Total Respon: 8.267
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

Video Berita

Lainnya...

Berita Internasional

PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft