okezone.com (© Copyright (c) okezone.com 2013, All Rights Reserved)
Updated: Tue, 18 Jun 2013 09:45:14 GMT | By risna, okezone.com

Pemerintah Harus Tanggung Jawab Dampak Kenaikan BBM



Pemerintah Harus Tanggung Jawab Dampak Kenaikan BBM

JAKARTA - Lambannya keputusan pemerintah menaikkan harga BBM menyebabkan gunjang-ganjing politik dan ekonomi. Karena itu, pemerintah harus bertanggung jawab atas situasi politik dan ekonomi yang bakal terjadi sebagai dampak dari kenaikan harga BBM.

"Padahal domain untuk menaikkan harga BBM adalah domain pemerintah. Namun, pemerintah ragu untuk melaksanakan ini. Ekses politik tidak terelakkan ketika keraguan pemerintah tersebut datang," ujar Pakar Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana, Heri Budianto, di Jakarta, Selasa (18/6/2013).

Dia menilai, pemerintah tidak memiliki program jelas terkait penanganan masalah BBM. Kondisi yang tidak terprogram dan instan memicu konstelasi politik. Bukan hanya itu masalah ekonomi juga terkena ekses.

Lebih jauh dia menilai, kisruh soal penyesuaian harga BBM ini dimanfaatkan partai-partai yang memainkan strategi politik mereka. Parpol terbelah menjadi dua opsi antara menerima dan menolak. Hal tersebut dipertontonkan dalam sidang paripurna DPR semalam. Kondisi itu juga memicu aksi unjuk rasa di mana-mana.

"Di mana-mana terjadi gelombang aksi penolakan kenaikan harga. Ini merupakan realitas nyata akibat lambannya keputusan soal ini. Persoalan kenaikan harga BBM ini bukan kali ini terjadi, dan setiap akan dieksekusi selalu menimbulkan ekses sosial, politik, dan ekonomi," terangnya.

Mestinya, lanjut dia, pemerintah mempunyai strategi program yang jelas, bisa dalam jangka menengah dan panjang (3-5) tahun untuk menaikkan harga BBM.

"Sehingga masyarakat lebih siap menghadapi kenaikan BBM. Kalau strategi ini digunakan maka ekses sosial dan ekonomi bisa ditekan. Saya menilai muatan politik terlalu kental dalam kenaikan BBM ini. Itu tentu terkait dengan kompensasi yang akan diberikan kepada masyarakat pascakenaikan harga BBM," urainya.

"Nah kompensasi ini akan dijadikan instrumen poltik bagi partai pengusa untuk menarik simpati publik," pungkasnya.

0Komentar

poling berita

Setujukah Anda terhadap sikap pemerintah yang melegalkan aborsi?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1.  
    17 %
    Setuju
    1.456 respon
  2. 79 %
    Tidak setuju
    6.608 respon
  3.  
    4 %
    Tidak tahu
    349 respon

Total Respon: 8.413
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

Video Berita

Lainnya...

Berita Internasional

PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft