okezone.com (© Copyright (c) okezone.com 2013, All Rights Reserved)
Updated: Sat, 07 Sep 2013 01:18:51 GMT | By catur.nugroho, okezone.com

Mendagri Didesak Cabut SK Pelantikan Bupati Barito Timur



Mendagri Didesak Cabut SK Pelantikan Bupati Barito Timur

JAKARTA - Masyarakat Barito Timur menuntut Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mencabut Surat Keputusan (SK) Mendagri tentang Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur, Kalimantan Tengah.

Mereka yang berasal dari simpatisan berbagai partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mendatangi kantor Kemendagri, dikarenakan Ampera A.Y. Mebas dan Suryansah tidak memenuhi syarat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur.

"Pasangan Ampera dan Suryansyah tidak sah menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati karena didukung partai yang tidak memenuhi syarat 15 persen dari anggota di DPRD," kata Ardianto D Rado, Ketua Harian Presidium ZA Jari Janang Kalalada (Jajaka) di Jakarta, Jumat (6/9/2013).

Pada tanggal 15 Februari 2013 Komisi Pemilihan Umun Daerah (KPUD) Barito Timur mengeluarkan SK Nomor: 14/Kpts/KPU-Bartim-020.435900/112013 yang meloloskan pasangan Ampera-Suryansyah sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati.

Keputusan KPUD tersebut kemudian digugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usah Negara (PTUN) Palangkaraya. Pada tanggal 28 Mei 2013 PTUN Palangkaraya mengeluarkan SK Nomor: 09/G/2013/PTUN.PLK, yang mengabulkan gugatan para penggugat serta memerintahkan kepada KPUD Barito Timur untuk mencabut SK yang bertanggal 15 Februari 2013 tersebut.

Lantas perwakilan massa aksi yang banjiri Kementerian Dalam Negeri tuntut pencabutan Surat Keputusan (SK) Mendagri tentang Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur, Kalimantan Tengah, disambut pihak Kemendagri.

Perwakilan yang terdiri dari Dolpi Richard Sompotan wakil 12 partai politik di Barito Timur, Ardianto D Rado Ketua Harian Presidium Ormas ZA Jajaka, Novrianto T Nyupen Ketua Garda Bartim Utama, T Badowo S Komando Pertahanan Adat Dayak Kalimantan Tengah, Suryansyah MUI Barito Timur, dan Alfian Ramadhani dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda untuk Penegakan Hukum (Ampuh) Barito Timur, disambut langsung oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan.

Setelah melakukan dialog, perwakilan massa aksi mengatakan bahwa pihak Kemendagri telah sepakat untuk menindaklanjuti tuntutan para demonstran terkait pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur terpilih pada Pemilukada 2013 yang dinilai cacat hukum dan cacat administrasi.

"Hari ini akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Kemendagri berjanji akan dilakukan penelaahan dan penyelidikan terkait masalah ini. Satu bulan ini akan tuntas," jelas Ardianto.

Untuk itu, para demonstran yang mengaku sebelumnya telah melakukan 10 kali aksi serupa di Barito Timur, berharap janji satu bulan kasus ini akan tuntas dapat dipenuhi. Dalam arti SK yang dimaksud segera dicabut atas nama hukum. "Jika upaya hukum tidak dilaksanakan, maka tidak ada cara lain lagi kecuali hukum rimba yang akan kami gunakan," tutupnya.

0Komentar

poling berita

Setujukah Anda terhadap sikap pemerintah yang melegalkan aborsi?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1.  
    18 %
    Setuju
    1.244 respon
  2. 78 %
    Tidak setuju
    5.467 respon
  3.  
    4 %
    Tidak tahu
    289 respon

Total Respon: 7.000
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

Video Berita

Lainnya...

Berita Internasional

PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft