okezone.com (© Copyright (c) okezone.com 2012, All Rights Reserved)
Updated: Thu, 08 Nov 2012 06:04:27 GMT | By m.syaifullah, okezone.com

Melalui UU ASN Seleksi CPNS Akan Diperketat



Melalui UU ASN Seleksi CPNS Akan Diperketat

JAKARTA - Rancangan Undang Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada dasarnya untuk memperketat penerimaan aparatur Negara dan menghilangkan politisasi di daerah.

Wamenpan dan RB Eko Prasodjo mengatakan, dasar dari RUU ASN ini memperketat seleksi aparatur Negara yang berbasis kompetensi dan kinerja. Istilah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pun akan diganti dengan ASN. Selama ini PNS itu dipecat dan diganti dan banyak kepentingan politik pula yang menyelimuti pergantian pegawai di pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah.

"DPR selaku inisiator RUU ini mengusulkan sistem karir ASN yang selama ini tertutup menjadi terbuka tanpa pertimbangan pangkat dan jenjang karir. Namun pemerintah menganggap ini terlalu ekstrim sehingga pada draft RUU diusulkan dengan dua sistem terbuka dan tertutup. Dengan penerimaan sistem tertutup, tegasnya, pemerintah menjamin adanya merit system atau penilaian pangkat, track record dan kinerja jabatan.

"Selama ini kepala daerah seenaknya mengganti kepala dinas karena like and dislike dan politik. Dengan sistem tertutup sudah tak bisa begitu karena jika mereka mau memakai system tertutup harus ada persetujuan dari KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara)," katanya pada Diskusi RUU ASN di Gedung Kemenpan dan RB.

Sementara untuk sistem terbuka akan dikembangkan untuk jabatan tertentu. Seperti Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang saat ini dijabat Gita Wirjawan diangkat melalui system terbuka karena melihat kemampuan diri. Untuk jabatan tertentu ini akan dibuka dengan persetujuan presiden. Sistem terbuka atau open career ini juga akan dikembangkan dalam bidang lain namun diperkirakan berlaku 10-15 tahun mendatang.

Sistem terbuka ini juga memungkinkan adanya kompetensi antara aparatur Negara pada bidang-bidang tertentu tersebut. Akan tetapi tetap dibatasi pangkat golongan dan penilaian kinerja. "Nanti syarat pangkat dan golongan ini akan diperlonggar. Kalau sekarang untuk menjadi eselon 1 pangkat terendahnya 4C atau 4E. Kalau tidak dibatasi pegawai yang baru menjabat lima tahun bisa saja ingin menjadi dirjen,"

ujarnya.

Mobilitas pegawai antar daerah juga akan diperhatikan namun akan diseleksi ketat karena ada kekhawatiran putra daerah setempat tidak mampu bersaing dengan calon dari daerah yang sudah maju seperti dari Pulau Jawa.

Terkait dengan seleksi nantinya KASN akan bekerjasama dengan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk membentuk seleksi promosi jabatan.

"Sementara Pejabat Pembina Karir akan dipindahkan dari pejabat politik ke karir. Sehingga dalam turunan PP nantinya seorang menteri yang diangkat tidak punya kekuasaan untuk mempromosikan atau memindahkan seseorang," tegasnya.

Eko menambahkan, tahun depan akan dimulai uji kompetensi aparatur Negara.

Dimana dengan standar yang kementerian tetapkan seorang aparatur diuji dan jika hasilnya bagus maka jabatannya berlanjut. Lalu akan ada yang perlu dilatih kembali dan ada juga yang akan dipensiun dinikan. Namun pensiun dini masih digodok karena harus melihat kemampuan Negara untuk membayar uang pensiun.

Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo berpendapat, penerimaan PNS akan disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak lagi asal memberikan kuota penerimaan begitu saja. Dia setuju jika ada penerimaan terbuka yang melihat pada kompetensinya.

"Contohnya sudah ada di BKN dan LAN yang dilelang ke umum. Kalau selama ini melalui Baperzakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) kan pemilihannya suka-suka dia," terangnya.

Mengenai pensiun, ujarnya, saat ini masih dibahas apakah akan dibayar dengan Pay As You Go atau Fully Handed. Pay As You Go ini sudah berlaku saat ini namun menimbulkan persepsi membebani Negara karena orang yang sudah bekerja tetap digaji Negara. Sementara fully handed yang berlaku di Negara modern mewajibkan iuran anggota dan subsidi awal dari pemerintah sehingga dana pensiun abadi dapat dikelola dengan baik tanpa menjadi beban Negara.

Pengamat Pemerintahan UI Budidarmono berpendapat, boleh saja ada jabatan politik namun harus diisi oleh yang tidak sembarangan karena mengatur kebijakan negara sementara untuk pelaksanaanya harus diisi dengan pegawai berdasar keahlian. UU ini juga dinilai belum cukup sehingga perlu peraturan daerah yang dapat dievaluasi dan peraturan pemerintah yang dapat di-judicial review.

"Kelemahan reformasi itu kebijakan tidak terlaksana di daerah sedangkan di orde baru jika atasan bilang A maka bawahannya harus A juga," tuturnya.

0Komentar

poling berita

Menurut Anda, perlukah pemerintah membayar diyat Satinah yang didenda Rp 21 miliar oleh majikannya di Arab?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1.  
    24 %
    Perlu
    2.374 respon
  2. 67 %
    Tidak
    6.456 respon
  3.  
    9 %
    Tidak tahu
    923 respon

Total Respon: 9.753
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

Video Berita

Lainnya...

Berita Internasional

PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft