okezone.com (© Copyright (c) okezone.com 2013, All Rights Reserved)
Updated: Fri, 03 May 2013 12:53:33 GMT | By yudha, okezone.com

Jika Langgar Kode Etik Berat, Komisioner KPU Bisa Dipecat



Jika Langgar Kode Etik Berat, Komisioner KPU Bisa Dipecat

JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelanggara Pelaksanan Pemilu (DKPP) akan memutuskan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saat melakukan verifikasi faktual partai politik.

"Secepatnya satu minggu ini selesai. Hari ini sudah selesai sidang-sidang dugaan kode etik yang dituduhkan kepada Komisioner KPU, minggu lalu juga sudah tentang pengaduan Bawaslu dan correct. Kalau sekarang kan yang diajukan oleh partai-partai tidak lolos. Kedua perkara ini sudah kita sidangkan lengkap," ujar Ketua DKPP Jimly Asshidiqie usai memimpin sidang pelanggaran kode etik yang terakhir di kantor DKPP, di Jalan. MH. Tamrin Jakarta Pusat, Kamis (2/05/2013).

Jimly menjelaskan, pada sidang ini DKPP mendengarkan keterangan dari Komisi Informasi Publik (KIP). Menurutnya, DKPP akan merundingkan dan menilai terlebih dahulu dengan melihat bukti-bukti perkara yang terkumpul.

"DKPP tinggal berunding saja bagaimana sebaiknya memutuskan sesuai dengan bukti dan saksi yang sudah kita kumpulkan. Sekecil apapun pelanggaraan yang dilakukan oleh penyelanggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) harus mendapatkan sanksi.

Kita tetap proses, lanjut Jimly, kita lihat pelanggarannya berat atau ringan. Jika pelanggarannya ringan itu cukup teguran tertulis saja, teguran ini sifatnya mendidik untuk perbaikan kedepan. "Kalau pelanggaranya berat sekali ya diberhentikan," tandasnya.

Saat ditanya adakah kemungkinan pemecatan kepada anggota Komisioner KPU? Jimly menegaskan akan mempertimbangkan dan melihat aspek bukti-bukti yang diajukan pengadu.

"Kalau tidak terbukti kan kasihan, kita harus memulihkan kembali nama baiknya. Komisioner jangan terganggu gara-gara kita harus memenuhi hasrat orang yang tdak puas. Tapi kalau memang terbukti melanggar kode etik di Undang-undang kan sudah ada aturanya sanksinya," ujarnya.

Keseriusan DKPP menegakan pelanggaran kode etik dilingkaran KPU pun terbukti. "Sampai dengan saat ini sekitar 59 anggota KPUD di daerah sudah kita pecat karena melakukan pelanggaran berat," ujar Jimly.

Sementara itu, Sekjen Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Joller Sitorus menuturkan, fungsi DKPP dalam Undang-undang Pemilu juga harus bisa menegakkan rasa keadilan. Bukan sebatas hanya menghukum dengan memberikan sanksi apakah ringan atau berat.

"Dalam beberapa kali sidang DKPP dan sidang lapangan DKPP dibeberapa daerah sudah menunjukkan ada pelanggaran etika yang dilakukan Komisioner KPU dan Bawaslu," jelasnya.

Menurutnya, rasa keadilan dari Majelis Sidang DKPP akan bisa terwujud melalui bentuk rehabilitasi terhadap Parpol yang memang bisa membuktikan diri menjadi korban akibat dari pelanggaran etika oleh KPU dan Bawaslu.

"Rehabilitasi itu wujudnya adalah menyertakan Parpol Pengadu yang benar-benar dirugikan. Itu kan bisa terlihat dari seluruh pembuktian dalam sidang-sidang DKPP. Maka Parpol itu layak menjadi peserta Pemilu 2014. Jangan hanya menjadikan Parpol sebagai Pengadu untuk menegakkan etika Penyelenggara Pemilu namun Parpol tetap menjadi korban pelanggaran etika KPU sehingga tidak bisa menjadi peserta Pemilu. Itu tidak adil lho," pungkasnya.

0Komentar

poling berita

Setujukah Anda terhadap sikap pemerintah yang melegalkan aborsi?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1.  
    19 %
    Setuju
    758 respon
  2. 77 %
    Tidak setuju
    3.158 respon
  3.  
    4 %
    Tidak tahu
    171 respon

Total Respon: 4.087
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

Video Berita

Lainnya...

Berita Internasional

PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft