okezone.com (© Copyright (c) okezone.com 2012, All Rights Reserved)
Updated: Sat, 14 Jan 2012 09:38:47 GMT | By dhani, okezone.com

Kemenkes Diminta Tambah Tempat Tidur Rumah Sakit



Kemenkes Diminta Tambah Tempat Tidur Rumah Sakit

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Herlini Amran mengingatkan agar Kementrian Kesehatan (Kemenkes) segera melakukan penambahan fasilitas tempat tidur kelas tiga pada Rumah Sakit (RS) secara massif baik di RS Umum Daerah (RSUD) maupun RS swasta dimulai pada tahun 2012. Hal itu untuk mendukung persiapan dilaksanakannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 1 atau BPJS Kesehatan pada Januari 2014 mendatang.

Herlini menjelaskan untuk rumah sakit pemerintah di daerah akan diminta untuk menambah tempat tidur kelas tiga hingga 50 persen. Selain RS pemerintah, RS swasta juga akan diiwajibkan untuk menambah jumlah tempat tidur kelas tiga yang saat ini baru sekitar 10 persen dan diharapkan mencapai 25 persen mulai tahun 2012.

"Saat ini tercatat ada 114 ribu tempat tidur bagi pasien kelas tiga yang disediakan 1.080 RS penerima dana Jamkesmas di seluruh Indonesia. Jumlah itu dinilai masih kurang dan akan ditingkatkan hingga dua kali lipat. Kedepannya, seluruh pasien di kelas tiga akan ditanggung pemerintah lewat Jaminan Kesehatan Nasional dari data Kementrian Kesehatan," tutur Herlin dalam rilis yang diterima okezone, Jumat (13/1/2012) malam.

Selain penambahan fasilitas tempat tidur untuk kelas tiga, Herlini juga menghimbau Kemenkes dapat berkoordinasi dengan pengelola RS swasta agar dapat menerima pasien peserta jaminan kesehatan, seperti Jamkesmas, Jaminan Kesehatan Daerah, Jampersal, Askes dan lain-lainnya. "Karena baru sekitar sekitar 300 RS swasta yang melayani pasien jaminan kesehatan dari total 700 RS swasta di Indonesia," paparnya.

"Diharapkan Kemenkes melakukan persiapan yang matang menuju BPJS 1 dari mulai tahun ini, jangan sampai menjadi kagetan ketika sudah mendekati 2014 masih banyak prangkat persiapan BPJS 1 yang belum terlaksanakan," ucap Herlin.

Seperti diketahui, Undang-undang BPJS telah disepakati oleh pemerintah dan DPR pada 25 November lalu setelah melalui proses yang cukup panjang. Dengan ditandatanganinya UU BPJS oleh Pemerintah dan DPR menjadi titik pijak awal bangsa Indonesia menuju terwujudnya jaminan sosial menyeluruh bagi seluruh rakyat tanpa kecuali dan tanpa diskriminasi. Hal itu sesuai amanat UUD 1945 pasal 28 H ayat (3) dan pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 402004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

UU BPJS berbentuk Badan Hukum Publik, yaitu BPJS 1 (Kesehatan) melayani jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat yang akan mulai berjalan selambatnya 1 januari 2014 dan BPJS 2 (Ketenagakerjaan) melayani jamin kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun yang mulai berjalan selambatnya 1 Juli 2015. (sus)

0Komentar

poling berita

Menurut Anda, perlukah pemerintah membayar diyat Satinah yang didenda Rp 21 miliar oleh majikannya di Arab?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1.  
    24 %
    Perlu
    2.287 respon
  2. 67 %
    Tidak
    6.198 respon
  3.  
    9 %
    Tidak tahu
    885 respon

Total Respon: 9.370
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

Video Berita

Lainnya...

Berita Internasional

PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft