okezone.com (© Copyright (c) okezone.com 2011, All Rights Reserved)
Updated: Wed, 23 Nov 2011 16:42:08 GMT | By budi, okezone.com

Paradoks Negara Hukum



Paradoks Negara Hukum

Judul : Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia

Penulis : Abdul Aziz Hakim

Penerbit : Pustaka Pelajar Yogyakarta

Cetakan : I, 2011

Tebal : 284 halaman

Konsepsi negara hukum tidak asing lagi dalam ilmu pengetahuan Ketatanegaraan sejak zaman purba hingga sekarang ini. Namun, dalam praktek ketatanegaraan banyak kalangan yang masih pesimis apakah negara hukum itu sudah dijalankan sepenuhnya apa belum. Hal ini dapat dipahami sebab dalam prakteknya sudah jauh menyimpang dari apa yang dicantumkan dalam konstitusi, dan seolah-olah negara hukum itu hanyalah suatu mitos saja yang belum pernah terbukti dalam sejarah ketatanegaraan di berbagai negara dunia. Alasan mendasar ambiguitas negara hukum itu bersumber dari rapuhnya penegakan hukum yang terjadi belahan dunia.

Begitu juga Indonesia, dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka dalam Perubahan keempat pada tahun 2002, konsepsi negara hukum "rechtsstaat" yang sebelumnya hanya tercantum dalam penejelasan UUD 9145, dirumuskan dengan tegas dalam pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".

Dalam konsep negara hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip negarahukum adalah 'the rule of law, not of man'. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai 'wayang' dari skenario sistem yang mengaturnya.

Paradoks

Persoalan yang kemudian muncul adalah implementasi penegakan hukum itu sendiri sangat lemah dan melenceng dari konsep ideal negara hukum itu sendiri. Terbukti dengan adanyanya beberapa kasus pelanggaran hukum yang di lakukan oleh aparatur negara, seperti Kapolri, Kejaksaan, DPR, Gubenur, Bupati dan masih banyak lagi deretan kisah pelanggaran hukum itu. Korupsi semakin meraja rela tanpa ada penegakan hukum konkrit. Maka berangkat dari kenyataan tersebut banyak masyarakat Indonesia yang sangat pesimis dan tidak percaya adanya negara hukum itu. Negara hukum menjadi simbol paradoks bagi bangsa ini.

Pada dasarnya negara hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya, yang mempunyai arti bahwa kekuasaan negara di batasi oleh hukum. Sehingga segala tingkah laku harus berlandaskan atas hukum, namun persoalannya kesadaran semacam ini tampak belum menjadi budaya dalam berjalannya penegakan hukum di Indonesia. Sehingga orientasi hukum cenderung berubah menjadi alat pengabsah suatu tindakan, entah itu tindakan penyelenggara negara maupun rakyat itu sendiri.

Buku "Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia" merupakan catatan-catatan pemikiran penulis mengenai eksistensi penerapan konsepsi negera hukum dan demokrasi di Indonesia. Dalam buku ini, penulis mengkritisi secara mendalam keberadaan penerapan hukum yang karut-marut berkat paradigmanya masih menggunakan paradigma positivisme. Paradigma ini sering mengidentikkan bahwa hukum hanya seperangkat aturan yang sudah di sahkan oleh negara (ius constituendum), sehingga apapun keputusan hukum dari negara baik secara substansi mengandung prinsip-prinsip keadilan atau tidak, maka tetap akan menjadi legitimasi oleh para penguasa negeri ini. Akibatnya, arah kebijakan hukum di Indonesia selalu terkooptasi oleh kepentingan-kepentingan aparatur negara dan elit-elit penguasa, sedangakan rakyat bawah menjadi korban dari legitimasi konsepsi hukum positivisme yang terkesan benar dan tepat.

Aliran Positivisme

Ciri yang sangat menunjol dari aliran positivisme ini menyatakan bahwa sumber-sumber hukum adalah kekuasaan yaitu negara. Apa yang di anggap hukum adalah peraturan tertulis yang di buat dan di sahkan oleh negara. Dengan demikian, semua aturan di luar undang-undang di anggap bukan sebagai hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat untuk berlaku dan di taati. Sehingga dapat di asumsikan bahwa lemahnya hukum di Indonesi, salah satunya di sebabkan karena dalam penerapannya masih berdasarkan pada kaidah-kaidah tekstual.

Lebih jauh penulis memaparkan, akibat wajah hukum yang sangat positivistik menyebabkan keinginan dalam menerapkan hukum yang berdasarkan nilai-nilai yuridis, sosiologi dan filofistik mengalami jalan yang di lematis sekali. Fenomena ini kita sudah lihat, misalnya dalam tindak pidana, bahwa ketika ada orang mencuri "sandal" dengan harga Rp. 20.000, ia dengan cepat di jatuhi hukuman penjara sesuai dengan pasal yang sudah di tentukan dalam undang-undang tersebut, dan dengan alasan tekstual karena si pencuri terbukti melakukan unsur-unsur pencuri. Tapi coba lihat ada oranng yang melakukan pencurian uang (korupsi) milik negara sebanyak 20 miliyar, maka sulit sekali dia dikenakan hukum yang setimpal. Kedua kasus tersebut di lihat dari sisi tekstual memang tetap mendapatkan sanksi hukum, akan tetapi secara sosiologis ataupun filosofistik tentunya mempunyai ukuran yang sangat berbeda sekali. Sehingga kondisi inilah yang merisaukan masyarakat terhadap keadilan hukum itu sendiri. (Hal 73)

Dengan adanya kondisi ini maka reformasi hukum merupakan upaya dan pekerjaan yang sulit tetapi wajib di laksanakan, apalagi kerena sejak proklamsi kemerdekaan, pemerintah dan bangsa kita selama puluhan tahun membiarkan hukum, peradilan dan kehidupan hukum kita menjadi kotor, kacau balau seperti sekarang. Sehingga "benteng terakhir penegak hukum" sudah kehilangan kepercayaan masyarakat.

Substansi yang dapat di ambil dalam buku ini menandakan bahwa harus adanya dekonstruksi perubahan hukum yang ber-paradigma posistivistik ke arah hukum yang mempunyai basis paradigma kritis, progresif dan responsif, tetapi dengan berlandaskan pada nilai-nilai kutural dan sosio-ke Indonesiaan. Tujuannya, agar dalam pencarian identitas yang otentik tentang makna hukum nasional kita benar-benar terlaksana, walaupun dalam hal ini banyak sekali orang pesimis dengan adanya formulasi hukum yang benar-benar lahir dari rahim pertiwi ini.

Romel Masykuri, Aktivis PMII Ashram Bangsa Yogyakarta

0Komentar

poling berita

Setujukah Anda terhadap sikap pemerintah yang melegalkan aborsi?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1.  
    19 %
    Setuju
    206 respon
  2. 77 %
    Tidak setuju
    837 respon
  3.  
    4 %
    Tidak tahu
    39 respon

Total Respon: 1.082
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

Video Berita

Lainnya...

Berita Internasional

PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft