okezone.com (© Copyright (c) okezone.com 2013, All Rights Reserved)
Updated: Wed, 17 Apr 2013 06:15:11 GMT | By taufik.budi, okezone.com

4 Pilar Bangsa Digugat, Din Dukung Taufiq Kiemas



4 Pilar Bangsa Digugat, Din Dukung Taufiq Kiemas

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsudin, mendukung ide Ketua Majelis Pemusyawatan Rakyat (MPR), Taufiq Kiemas, yang mengusulkan nama empat pilar kebangsaan untuk UUD 45, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika.

"Sebenarnya itu bahasa agamanya ijtihad Pak Taufiq Kiemas karena keempat-empatnya sudah kita miliki. Tinggal mau kita beri nama apa, pilihannya banyak," ujar Din usai diskusi di Menteng, Jakarta, Selasa 16 April.

Menurut Din, tidak ada yang salah dengan pemikiran suami Megawati Soekarnoputri itu. Yang menjadi persoalan, lanjut Din, hanya penggunaan kata saja untuk memberi istilah keempatnya itu.

"Walaupun kemudian pilar juga punya pengertian lain yaitu tiang. Masa semua tiang tidak ada yang menjadi pondasi. Tidak salah juga pemikiran begitu. Tapi tergantung, dan saya memahami kata pilar juga bisa berubah arti," tuturnya.

Menurutnya, yang perlu dibahas untuk ke depann adalah persoalan sistematika. Jika Pancasila sebagai pondasi, maka NKRI harus memunculkan kesadaran hidup berkemajukan yaitu Bhineka Tunggal Ika.

Din juga mengusulkan agar bendera merah putih dijadikan pilar ke lima kebangsaan. Menurutnya bendera nasional sama pentingnya dengan empat pilar kebangsaan yang lain.

"Karena merah putih itu lambang atau simbol. Itu harus dipertahankan. Jangan sampai diubah dan semua daerah harus mengacu walaupun dimungkinkan juga kemajemukan ada bendera-bendera lokal," paparnya.

Diberitakan sebelumnya, adik ipar Taufiq Kiemas, Rachmawati Soekarnoputri melayangkan somasi atas penggunaan kata empat pilar kebangsaan.

Menurut Rachmawati, penggunaan kata "pilar" merupakan bentuk penyesatan dan pengaburan. Selain itu, penggunaan istilah empat pilar berpeluang memunculkan polemik politik, hukum dan sosial serta dikhawatirkan menimbulkan penyimpangan anggaran dan pelanggaran hukum atas nama sosialisasi empat pilar yang menggunakan APBN.

Rachmawati juga meminta MPR mencabut penggunaan kata tersebut paling lambat 1 Mei. Jika tidak diindahkan, Rachmawati akan menggunakan jalur hukum.

0Komentar

poling berita

Menurut Anda, perlukah pemerintah membayar diyat Satinah yang didenda Rp 21 miliar oleh majikannya di Arab?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1.  
    25 %
    Perlu
    2.104 respon
  2. 66 %
    Tidak
    5.663 respon
  3.  
    9 %
    Tidak tahu
    789 respon

Total Respon: 8.556
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

Video Berita

Lainnya...

Berita Internasional

PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft