Merdeka Peristiwa News Feed
Updated: Fri, 29 Mar 2013 01:20:07 GMT | By Merdeka Peristiwa News Feed

MK: Sarjana di luar jurusan pendidikan boleh jadi guru



Berita Satu


MERDEKA.COM,


Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan para sarjana yang berasal dari jurusan di luar jurusan pendidikan boleh menjadi guru. Hal ini dinyatakan dalam putusan yang menolak permohonan uji materi Pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.


"Menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Mahfud MD membacakan amar putusan dalam sidang di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (28/3).


MK menyatakan, dasar pengujian yang digunakan para pemohon dalam mengajukan permohonan ini, yakni pasal 28H UUD 1945, tidak relevan. Sebab, pasal tersebut, yang memuat ketentuan adanya jaminan hak atas perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan justru bertolak belakang dengan keinginan pemohon meminta agar hanya sarjana pendidikan saja yang boleh menjadi guru.


"Secara khusus, Pasal 28H UUD 1945 merupakan pasal yang mengatur mengenai hak untuk memperoleh manfaat dari program afirmatif bagi warga negara tertentu supaya yang bersangkutan dapat memperoleh kemajuan yang sejajar dengan warga negara yang lain, sehingga memiliki kesempatan yang sama," terang hakim konstitusi Muhammad Alim saat membacakan pertimbangan.


Lebih lanjut, MK menerangkan, hak untuk menjadi guru dengan sendirinya telah dibatasi justru dalam pasal yang diajukan oleh pemohon, yakni dalam Pasal 8, 10, dan 11 UU Guru dan Dosen.


"Seseorang yang bukan lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) tidak secara serta merta dapat menjadi guru jika tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal tersebut. Sehingga tidak terdapat perlakuan yang berbeda yang bertentangan dengan konstitusi," ungkap Alim.


Permohonan ini diajukan oleh tujuh orang mahasiswa jurusan ilmu kependidikan yang berasal tujuh kampus yang berbeda. Mereka merasa mendapat perlakuan diskriminatif karena harus bersaing dengan sarjana di luar jurusan kependidikan untuk menjadi guru. Padahal, mereka mendalihkan telah dididik secara khusus dalam jurusan ilmu pendidikan dan mempunyai kemampuan berbeda dibanding dengan sarjana lain.


Sumber: Merdeka.com


0Komentar

poling berita

Menurut Anda, perlukah pemerintah membayar diyat Satinah yang didenda Rp 21 miliar oleh majikannya di Arab?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1.  
    25 %
    Perlu
    1.980 respon
  2. 66 %
    Tidak
    5.299 respon
  3.  
    9 %
    Tidak tahu
    743 respon

Total Respon: 8.022
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

video berita

lainnya...

berita internasional

PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft