Merdeka Peristiwa News Feed
Updated: Tue, 07 May 2013 15:50:23 GMT | By Merdeka Peristiwa News Feed

E-KTP sering difotokopi, warga protes edaran Mendagri



Berita Satu


MERDEKA.COM, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran mengenai aturan penggunaan e-KTP di Indonesia. Dalam surat edaran itu disebutkan kartu e-KTP tidak boleh difotokopi dan disteples atau dihekter atau dijegrek.


Kebijakan pemerintah itu banyak menuai protes dari masyarakat. Masyarakat kebingungan lantaran e-KTP tidak boleh difotokopi. Padahal, sejak dulu masyarakat sering memfotokopi kartu identitas untuk kepentingan resmi seperti melamar kerja, mendaftar sekolah, menikah dan sebagainya. Pemerintah dinilai kurang mensosialisasikan aturan penggunaan e-KTP tersebut.


"Menurut saya, sosialisasi e-KTP masih kurang. Jadi tidak semua masyarakat memahami risiko chip dalam e-KTP itu bisa rusak jika mendapat perlakuan tertentu, seperti di fotokopi berkali-kali. Kalau dihekter jelas merusak chip, jadi data yang tersimpan tentu tidak bisa diakses," kata ibu rumah tangga, Risa Wahyudani saat ditemui merdeka.com di Perumahan Permata Timur, Curug, Jakarta Timur, Senin (6/5).


Hal senada juga diutarakan Pudjo Santoso, pengusaha showroom mobil di Kalimalang, Jakarta Timur. Menurutnya, kebijakan Mendagri tentang e-KTP ini keliru, peraturan baru tentang e-KTP tidak boleh difotokopi bisa menyusahkan masyarakat.


"Seharusnya Mendagri ini ngasih tahu dari dulu-dulu sebelum proses e-KTP dimulai. Ini jelas bikin repot, di mana-mana kalau ngurus-ngurus apa kan masih butuh fotokopi e-KTP. Sekarang emang belum banyak e-KTP yang jadi, tapi kalau dari kemarin sudah ada yang jadi tapi udah terlanjur difotokopi gimana," ujar Pudjo.


Sementara itu, menurut Sawal yang berprofesi sebagai office boy dan penyanyi dangdut, menuturkan bahwa dirinya sama sekali belum tahu tentang adanya keputusan Mendagri. Namun, dirinya mengaku tak setuju jika e-KTP tidak boleh difotokopi.


"E-KTP saya belum jadi mas, tapi saya juga nggak tahu ada pengumuman kayak gitu. Tapi ya kalau e-KTP nggak bisa di foto kopi nanti gimana? Kalau semisal e-KTP hilang kan nggak punya simpanan bukti. Repot ngurusnya. Belum lagi biasanya kalau ngambil hadiah atau doorprize biasanya juga pakai fotokopi-an juga," papar Sawal.


Sumber: Merdeka.com


5Komentar
7 Mei, 2013 16:53
avatar

Visualisasi e-KTP semula menggunakan ROM chip, mirip dengan chip di RUIM card / SIM card / Credit card, bila sekarang KTP yang didistribusikan ke masyarakat adalah e-KTP berarti ada perubahan media datanya dari ROM chip menjadi NFC (near field communication), meski bukan teknologi baru, tetapi dari biaya produksi lebih murah dari pada ROM chip.

Kalau NFC chip yang dipakai dalam e-KTP bisa rusak karena cahaya mesin fotocopy, patut dipertanyakan kualitas "chip" tersebutm yang juga sering disebut "tag"

Selisih rupiah per chip antara NFC yang dipertanyakan dengan ROM chip, dikalikan dengan jumlah KTP seluruh Indonesia, ternyata menjadi angka yang aduhai,,,,,,

7 Mei, 2013 20:09
avatar

WALAU ANGGARAN... DIRAMPOK DPR... DICIAK PARTAI POLITIK ...

PAJAK DIMAKAN OLEH.. PEGAWAI PAJAK ...DAN KELUARGA NYA....

BIKIN E-KTP... YANG AGAK AMPUH DIKIT.. GITU LOH,,, PAAAAAK !!!

8 Mei, 2013 04:35
avatar
Mantap...!!! Mendagri emang hebat.!! Pemerintah Indonesia memang TOP...!! Semua bisa jadi duit, benar-benar entrepeneur sejati..!!
8 Mei, 2013 03:58
avatar

BANYAK IMIGRAN GELAP.... MAU BAYAR MILYARAN... ASAL DAPAT E-KTP...

SIKAT AJA BRO...!!!!... DARI PADA HIDUP SUSAH.... HABIS ITU LO...MENGHILANG !!!

JANGAN TAKUT.... HUKUM DISINI RINGAN BRO... MUDAH DI SUAP...

YAH KAN ???.... YAH KAN ???? ....YA KAN ???

Laporkan
Bantu kami untuk menjaga lingkungan yang stabil dan sehat dengan melaporkan segala jenis kegiatan ilegal dan tidak sesuai. Jika Anda merasa ada pesan yang melanggarAturan dasarharap isi formulir ini untuk memberitahu moderator. Moderator akan memeriksa laporan Anda dan mengambil tindakan yang dianggap perlu. Jika diperlukan, segala tindakan ilegal akan dilaporkan kepada pihak berwajib.
Kategori
Batas karakter 100
Anda yakin hendak menghapus komentar ini?

poling berita

Menurut Anda, perlukah pemerintah membayar diyat Satinah yang didenda Rp 21 miliar oleh majikannya di Arab?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1.  
    24 %
    Perlu
    2.330 respon
  2. 67 %
    Tidak
    6.326 respon
  3.  
    9 %
    Tidak tahu
    906 respon

Total Respon: 9.562
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

video berita

lainnya...

berita internasional

PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft