JPNN
Updated: Sat, 26 Jan 2013 20:58:00 GMT | By JPNN

Sentralisasi BPBD Terkendala UU Otonomi



JPNN

JAKARTA - Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Medi Herliyanto mengatakan, salah satu tugas BNPB yaitu membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Mulai dari kesiagaan prabencana sampai pada penaggulangan setelah terjadinya bencana.

Untuk mewujudkan ketangguhan menghadapi bencana, BNPB kini mulai melakukan upaya menggeser paradigma dan respon bencana menjadi upaya pengurangan resiko bencana dengan mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan. Langkah ini diyakini akan jauh lebih efektif.

Itu akan lebih efektif dalam penanganan bencana. Kalau BPBD di bawah BNPB itu mungkin perlu kita kaji dulu, kata Medi Herliyanto di Jakarta, Sabtu (26/1).

Dia menilai jika BPBD berada langsung di bawah kendali BNPB, terpusat, memang ada positifnya karena bisa langsung, cepat dan tepat saat menanggapi bencana. Sebab, ada koordinasi langsung.

Ini sangat bagus karena linknya langsung. Tapi kan ini ada UU yang harus kita kaji juga, katakanlah otonomi daerah. Jadi perlu dikaji. Ini saya kira sebuah sisi yang bagus, tentu juga ada sisi-sisi yang harus dicarikan solusinya, terang Medi.

Dijelaskannya, beberapa waktu lalu BNPB sudah menghimbau kepada daerah melalui BPBD melakukan upaya koordinasi di tingkat daerah. Kemudian di tingkat pusat ada yang namanya rencana kontijensi. Semua ini menurutnya tinggal diterapkan.

Nah ini dokumen yang menjadi acuan dan ditindaklanjuti. Seperti kapan pergeseran logistik itu harus dilakukan. Ini yang mungkin menurut saya belum ditindaklanjuti secara detail, ujar Medi.

Dia mencontohkan rencana kontijensi untuk banjir Jakarta. Seperti ada wilayah-wilayah di Jakbar, Jakut, dan Jaksel yang mendetailkan rencana seperti apa mengaktivasi bencana. Mulai dari kesiapsiagaan berupa peringatan dini dan kemampuan masyarakat menghadapi resiko bencana baru berjalan di beberapa kelurahan saja.

Kita itu sudah memberikan kepada Jakarta peta resiko banjir. Nah peta resiko banjir inikan bisa diterjemahkan BPBD untuk menginformasikannya kepada masyarakat lokal, tambahnya.(Fat/jpnn)

0Komentar

poling berita

Menurut Anda, perlukah pemerintah membayar diyat Satinah yang didenda Rp 21 miliar oleh majikannya di Arab?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1.  
    25 %
    Perlu
    2.019 respon
  2. 66 %
    Tidak
    5.420 respon
  3.  
    9 %
    Tidak tahu
    756 respon

Total Respon: 8.195
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

Video Berita

Lainnya...

berita internasional

PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft