JPNN
Updated: Sun, 21 Apr 2013 14:27:00 GMT | By JPNN

Provinsi ABAS Dideklarasikan



JPNN
MEULABOH - Sebanyak enam Kabupaten mendeklarasikan diri sebagai Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS), Sabtu (20/4), di halaman Hotel Meuligo, Kota Meulaboh.

Namun Tokoh Komite Pembentukan Pemekaran Privinsi (ABAS), Tjut Agam, mengaku tidak keberatan jika ABAS digabungkan dengan Aceh Lauser Antara (ALA).

"Kalau Pemerintah pusat ingin satukan ALA dan ABAS ini, menjadi saju provinsi pemekaran, tidak masalah. Terpenting harus pisah dengan Provinsi Aceh atau Banda Aceh," katanya di hadapan seratusan peserta diskusi ABAS di Aula Hotel Meuligo, kota Meulaboh.

Dalam pendeklarasikan ABAS tersebut, hadir ratusan masyarakat perwakilan dari enam kabupaten, yakni Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Abdya, Kabupaten Aceh Selatan, dan Kabupaten kepulauan Simeulue. ”Yang hadir dalam absensi, sebanyak 300 perwakilan masyarakat ABAS,” jelas Tjut Agam.

Dalam Grand Desain Besar Penataan Daerah di Indonesia 2010-2025 Kementrian Dalam Negeri (Mendagri), Aceh juga mendapat estimasi melakukan pemekaran pada tahun 2016-2020. Sedangkan tuntutan pemekaran ABAS ini, mulai tergaung sejak tahun 2003 lalu. Namun, Tjut Agam mengaku akan mendesak pemekaran tersebut dapat terealisasi pada tahun 2013 ini.

"Jangan tunggu sampai tahun 2016 nanti. Pada tahun itu, Presiden RI bukan lagi pak SBY, dan kami-kami pun telah meninggal," katanya

Berdasarkan regulasi pun, seperti Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) tidak ada larangan pemekaran. Bahkan pembentukan kebijakan otonomi khusus juga searah untuk mempercepat pembangunan di provinsi ujung barat Indonesia ini.

Seiring upaya proses percepatan pembangunan di ABAS, makanya menagih janji Presiden SBY terhadap pemekaran harus dilakukan kembali. Ini juga demi mensinergikan Sumber Daya Manusia (SDA) yang ada, serta memperkecil rentang kendali pemerintahan yang menghambat pembangunan ABAS.

Hasil pertemuan tersebut, melahirkan keputusan mengirimkan enam orang perwakilan dari masing-masing daerah, seperti Aceh jaya diwakili Azhari, Aceh Barat diwakili Tjut Agam, Nagan Raya diwakili Iwan DP, Abdya diwakili Said Marwan, Aceh Selatan diwakili T Sukandi, dan Kepulauan Simeuleu diwakili T.M. Hasbi.

”Tugas Tim ini, menyampaikan kain panjang yang berisikan pesan singkat kepada Bapak Presiden SBY, agar pemekaran ABAS tidak ditunda lagi,” ungkapnya. (den)

0Komentar

poling berita

Menurut Anda, perlukah pemerintah membayar diyat Satinah yang didenda Rp 21 miliar oleh majikannya di Arab?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1.  
    24 %
    Perlu
    2.420 respon
  2. 67 %
    Tidak
    6.607 respon
  3.  
    9 %
    Tidak tahu
    944 respon

Total Respon: 9.971
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

Video Berita

Lainnya...

berita internasional

PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft