JPNN
Updated: Fri, 17 May 2013 02:01:00 GMT | By JPNN

KPK Ingin Rekrut Penyidik dari TNI



JPNN
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana merekrut penyidik dari kalangan TNI. Hal itu sebagai bagian dari program KPK bertajuk "Indonesia Memanggil" dalam rangka pengadaan 286 pegawai baru di KPK untuk berbagai level, termasuk penyidik.


Kepala Biro SDM KPK, Apin Afian, mengungkapkan, sebenarnya lowongan penyidik itu tidak dikhususkan bagi TNI saja. "Tapi memang kita sudah menghubungi Mabes TNI," katanya dalam jumpa pers di KPK, Kamis (16/5).

Afian menjelaskan, dari 286 lowongan itu ada 149 jabatan fungsional termasuk penyidik. Lamaran yang sudah masuk baru berasal dari kalangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). "Kami memang buka untuk PPNS dan TNI yang berminat menjadi penyidik KPK. Polisi juga boleh, tapi biasanya sudah ada kerjasama KPK dengan Polri," sambungnya.

Sementara untuk posisi administrasi, KPK membutuhkan 135 pegawai baru. KPK juga butuh tenaga untuk posisi Deputi Informasi dan Data, serta satu orang untuk Kepala Bagian Protokol.

Apian menambahkan, 286 lowongan itu untuk pegawai tetap."Jadi kalau ada TNI yang gabung ke KPK harus melepas kepegawainnya di TNI, disebut alih profesi," tegasnya.

Rencananya, lowongan itu diumumkan di laman www.kpk.go.id mulai pukul 00.00 malam nanti. Pendaftar bisa mengajukan lamaran via online hingga 25 Mei nanti pukul 24.00.

Karena menggunakan sistem online, maka Apian menjamin tidak ada pungutan ataupun sistem nepotisme dalam perekrutan itu. "Tidak ada amplop dan titip-titipan," tegasnya.

Yang tak kalah menarik, gaji di KPK cukup menggiurkan. Untuk pimpinan KPK saja bisa mengantongi Rp 50 juta per bulan. Sedangkan untuk level deputi, gajinya sekitar Rp 40 juta.

"Kalau untuk direktur, gajinya hanya selisih Rp 5 juta-Rp 10 juta dari deputi. Sementara untuk tenaga administrasi, kisaran gajnya adalah Rp 8 juta-Rp 9 juta" ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi.

Hanya saja, di KPK tidak dikenal tunjangan. "Penghasilan pun itu masih dipotong pajak. Makin tinggi posisi, makin tinggi pajaknya," pungkas Johan. (ara/jpnn)

0Komentar

poling berita

Menurut Anda, perlukah pemerintah membayar diyat Satinah yang didenda Rp 21 miliar oleh majikannya di Arab?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1.  
    25 %
    Perlu
    1.976 respon
  2. 66 %
    Tidak
    5.286 respon
  3.  
    9 %
    Tidak tahu
    742 respon

Total Respon: 8.004
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

Video Berita

Lainnya...

berita internasional

PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft