JPNN
Updated: Sat, 02 Mar 2013 16:49:00 GMT | By JPNN

IPW Dorong Pembubaran Densus 88



JPNN
JAKARTA - Laporan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsudin ke Mabes Polri terkait dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Densus 88 Anti Teror di Poso, Sulawesi Tengah harus disikapi secara serius. Baik oleh Polri, pemerintah, legislatif maupun Komnas HAM.

"Laporan tersebut merupakan bukti bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Densus 88 mulai bermunculan dan sebagai sebuah bentuk pelanggaran HAM, serius," ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, Sabtu (2/3).

Selama ini sambung Neta, sudah banyak keluhan masyarakat terhadap sikap dan prilaku Densus 88. Antara lain anggota Densus yang cenderung menjadi algojo ketimbang menjadi aparat penegak hukum yang melumpuhkan tersangka untuk kemudian dibawa ke pengadilan.

"Sehingga, apa yang dilaporkan Ketua Umum Muhammadiyah tersebuit adalah sebuah wujud keresahan dari tokoh Islam yang harus disikapi secara serius agar ada pembenahan di manajemen Densus 88," terangnya.

Selain itu, laporan tersebut harus membuat Polri, pemerintah dan legislatif agar segera membuat sistem kontrol yang ketat terhadap kinerja Densus 88. Sebab, selama ini praktis tidak ada kontrol terhadap kinerja Densus.

Di sisi lain sikap paranoid sebagian masyarakat terhadap isu-isu terorisme seakan memberi legitimasi kepada Densus untuk berbuat apa pun. "Situasi ini tidak boleh dibiarkan. Sebab siapa pun di negeri ini, termasuk Densus 88 tidak boleh bersikap semena-mena," tegas Neta.

Karena banyaknya keluhan terhadap sikap dan prilaku anggota Densus ditambah makin surutnya isu-isu terorisme, IPW menilai sudah saatnya Densus 88 anti teror dibubarkan. Jika suatu saat ada isu teror cukup Brimob yang turun tangan.

Dalam Rakernis Brimob di Pusdik Brimob di Watukosek, Jatim pada akhir Februari 2013, IPW diminta memberikan pembekalan kepada para kasat Brimob dari seluruh Indonesia. Saat itu IPW mengusulkan dan mendesak agar Densus 88 dibubarkan serta dilikuidasikan ke dalam brimob. "IPW berharap usulan tersebut segera dipenuhi elit-elit Polri," pungkasnya. (gil/jpnn)

1Komentar
5 Mar, 2013 07:38
avatar
Bahwa tidak semua perilaku Densus 88 dalam melaksanakan tugasnya bersih, harus disetujui, bahwa seringkali terjadi pelanggaran HAM oleh Densus 88 saat bertugas, harus disepakati YA MEMANG TERJADI. Namun, itu bukan alasan logis pembubaran Densus 88. Apakah banyaknya anggota DPR yang korup lantas DPR harus dibubarkan? Apakah karena banyaknya bupati, gubernur yang korup lantas lembaga bupati dan gubernur dibubarkan? Karena banyaknya kader partai politik yang terlibat korupsi lantas partai politik itu harus dibubarkan? Kiranya kita sepakat TIDAK BEGITU yang seharusnya dilakukan. Tangkap dan adili yang bersalah, jebloskan dalam penjara, dan biarkan lembaganya tetap berdiri kukuh. Agar semakin kukuh, perbaiki sistem pengawasannya.
Laporkan
Bantu kami untuk menjaga lingkungan yang stabil dan sehat dengan melaporkan segala jenis kegiatan ilegal dan tidak sesuai. Jika Anda merasa ada pesan yang melanggarAturan dasarharap isi formulir ini untuk memberitahu moderator. Moderator akan memeriksa laporan Anda dan mengambil tindakan yang dianggap perlu. Jika diperlukan, segala tindakan ilegal akan dilaporkan kepada pihak berwajib.
Kategori
Batas karakter 100
Anda yakin hendak menghapus komentar ini?

poling berita

Setujukah Anda terhadap sikap pemerintah yang melegalkan aborsi?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1.  
    18 %
    Setuju
    1.270 respon
  2. 78 %
    Tidak setuju
    5.644 respon
  3.  
    4 %
    Tidak tahu
    300 respon

Total Respon: 7.214
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

Video Berita

Lainnya...

berita internasional

PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft