JPNN
Updated: Sun, 28 Oct 2012 04:01:00 GMT | By JPNN

Draft Baru RUU Kamnas Tetap Bikin Cemas



JPNN

JAKARTA - Pemerintah mengklaim telah merevisi naskah Rancangan Undang-undang (RUU) Keamanan Nasional (Kamnas) yang pernah ditolak DPR. Namun ternyata, draft baru yang diserahkan pemerintah ke DPR tetap saja dianggap bermasalah.

Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengungkapkan, dalam naskah RUU Kamnas baru dari pemerintah yang diserahkan pada 16 Oktober lalu memang sudah beberapa pasal yang direvisi. Namun menurutnya, beberapa hal krusial yang pernah dipersoalkan masih tetap tercantum.

Pasal penangkapan dan penyadapan memang sudah ditiadakan. Tapi ternyata masih banyak pasal-pasal krusial yang harus dicermati betul, kata Hasanuddin kepada JPNN, Sabtu (27/10).

Lebih lanjut mantan Sekretaris Militer Kepresidenan itu merinci pasal-pasal krusial yang dianggap menyalahi aturan lain. Misalnya pasal 14 ayat (1) yang memungkinkan darurat militer dapat dilakukan bila ada kerusuhan sosial. Ini melampau ketentuan dan hukum yang ada, seperti UU PKS (Penanaganan Konflik Sosial) dan UU Keadaan Darurat, katanya.

Ada pula pasal 17 ayat (4) tentang ancaman aktual yang hanya bisa diputuskan oleh Presiden. Menurut Hasanuddin, klausul itu dapat menimbulkan distorsi kekuasaan dan menabrak semangat demokrasi seperti sekarang ini.

Ketentuan lain yang dipersoalkan Hasanuddin adalah Pasal 22 ayat (1) yang mengatur penyelenggaraan Kamnas dengan mengedepankan peran intelejen. Ini tidak jelas pelibatan intelijan yang diutamakan itu seperti apa perannya. Apa di era reformasi lantas mengatasi masalah-masalah sosial sudah harus melibatkan intel? ucap politisi PDI Perjuangan itu.

Ditambahkannya, Pasal 27 ayat (1) RUU Kamnas juga harus dicermati karena Panglima TNI dapat membuat kebijakan operasi berdasarkan kebijakan Kamnas, sementara dalam pasal sama ayat kedua disebutkan bahwa Polri hanya melaksanakan fungsi kepolisian saja. Ini kan bertentangan dengan fungsi TNI dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI! tegasnya.

Klausul lain yang patut dicurigai adalah Pasal 32 ayat (2) yang mengatur tentang pelibatan komponen cadangan (komcad) untuk menghadapi ancaman atas keamanan nasional. Ini pasal baru yang belum diketahui persis rincinya, katanya.

Demikian pula dengan Pasal 30 ayat (2) yang memberi kewenangan kepada Presiden untuk mengerahkan TNI guna menanggulangi ancaman bersenjata dalam keadaan tertib sipil. Ini juga bertentangan dengan UU Keadaan Darurat maupun UU lainnya, ulas Hasanuddin.

Terakhir, ketentuan yang dipersoalkan Hasanuddin adalah pasal 48 ayat (1) huruf c, yang menyebut komando dan kendali tingkat operasional di provinsi adalah Panglima/komandan satuan. Ini artinya bukan gubernur atau bupati yang berwenang, tapi di bawah komando dan kendali komandan militer setempat, pungkasnya.(ara/jpnn)

0Komentar

poling berita

Yakinkah Anda, politik uang pada Pilpres 2014 kali ini makin marak?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1. 76 %
    Yakin
    4.341 respon
  2.  
    17 %
    Tidak yakin
    978 respon
  3.  
    7 %
    Tidak tahu
    372 respon

Total Respon: 5.691
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

Video Berita

Lainnya...
PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft