JPNN
Updated: Sat, 27 Apr 2013 06:22:00 GMT | By JPNN

DPR Minta Hasil UN Tak Dijadikan Syarat Kelulusan



JPNN
JAKARTA - Komisi X DPR tidak hanya mencecar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh terkait kekacauan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR, Jumat (26/4). Mayoritas wakil rakyat di komisi pendidikan itu juga meminta M Nuh membatalkan hasil UN sebagai syarat kelulusan.

Anggota Komisi X DPR, Reihan Iskandar menyatakan bahwa Mendikbud tidak cukup hanya minta maaf atas kegagalannya melaksanakan UN serentak secara nasional. Sebab, persoalan UN bukan sekedar masalah teknis, tapi lebih pada kelalaian.

"Jadi harus ada langkah kongkrit, diputuskan saja hasil UN tidak sebagai syarat kelulusan dan tiket masuk perguruan tinggi. Dengan demikian saya yakin ini bisa membantu siswa kita yang tertunda ujiannya," kata Reihan.

Lagipula, lanjut Reihan, proses masuk PTN dengan jalur undangan sebenarnya sudah siap tanpa perlu tunggu hasil UN. Karena sampai saat ini hasil pemindaiannya pun belum bisa dipastikan selesai.

Untuk membahas lebih dalam masalah UN ini, politikus PKS ini juga mengusulkan segera dibentuknya panitia kerja (Panja) Evalusasi UN. Apalagi sejak awal dirinya, termasuk Fraksi PKS cenderung menjadikan UN hanya sebagai pemetaan, bukan penentu kelulusan.(Fat/jpnn)

2Komentar
27 Apr, 2013 09:12
avatar

trus penentuan buat yang keterima jalur snmptn undangan gimana dong?

kalo mau UN nggak jadi pertimbangan buat jalur snmptn mah,

jalur snmptn apus aja sekalian. Bikin test tertulis semua.

27 Apr, 2013 09:00
avatar
"proses masuk PTN dengan jalur undangan sebenarnya sudah siap tanpa perlu tunggu hasil UN." maksudnya PTN gak butuh nilai UN buat pertimbangan gitu? :3
Laporkan
Bantu kami untuk menjaga lingkungan yang stabil dan sehat dengan melaporkan segala jenis kegiatan ilegal dan tidak sesuai. Jika Anda merasa ada pesan yang melanggarAturan dasarharap isi formulir ini untuk memberitahu moderator. Moderator akan memeriksa laporan Anda dan mengambil tindakan yang dianggap perlu. Jika diperlukan, segala tindakan ilegal akan dilaporkan kepada pihak berwajib.
Kategori
Batas karakter 100
Anda yakin hendak menghapus komentar ini?

poling berita

Menurut Anda, perlukah pemerintah membayar diyat Satinah yang didenda Rp 21 miliar oleh majikannya di Arab?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1.  
    25 %
    Perlu
    2.020 respon
  2. 66 %
    Tidak
    5.422 respon
  3.  
    9 %
    Tidak tahu
    756 respon

Total Respon: 8.198
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

Video Berita

Lainnya...

berita internasional

PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft