Updated: Tue, 14 Feb 2012 19:25:00 GMT | By JPNN

Kader Demokrat Dilaporkan Lakukan Politik Uang



JPNN

BANDUNG--Terkait tentang dugaan politik uang yang dilakukan oleh Anggota Dewan dari Fraksi Demokrat kepada sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Anak cabang (DPAC) sudah di tindaklanjuti oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Barat Iwan Sulanjana . Pasalnya Iwan telah resmi melaporkan kasus dugaan suap uang kepada pimpinan Dewan Kehormatan dan pimpinan Komisi Pengawas DPP PD di Jakarta, Senin (13/2) siang.

Dalam kesempatan itu, Iwan menyerahkan beberapa barang bukti dugaan politik uang yang dilakukan beberapa anggota DPRD Jabar dan Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanegara. Dalam pelaporan itu, Iwan menyerahkan sejumlah bukti-bukti seperti yaitu beberapa lembar surat dukungan. Ada juga sejumlah amplop berisi uang berkop surat nama anggota FPD DPRD Jabar Aceng Roni Sya'bana, lengkap dengan alamat kantor DPRD Jabar Jln. Diponegoro Kota Bandung.

"Bukti-bukti ini diserahkan para pengurus PAC di Kabupaten Garut kepada kami pada Jumat malam lalu," kata Iwan kepada wartawan, Senin (13/2) siang, melalui telpon seluler.

Kasus dugaan politik uang itu kian membuat posisi Irfan sebagai Ketua DPRD Jabar berada di ujung tanduk. Berdasarkan data yang diperoleh wartawan, DPD PD Jabar telah mengajukan penggantian Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanegara, sejak akhir tahun 2011. Itu termaktub dalam Surat DPD PD No. 094/INT/DPD.PD/JB/XI/2011 tentang usulan pergantian Ketua DPRD Jabar dan/atau pergantian antar waktu.

Pergantian dan usulan PAW itu didasari berbagai pertimbangan diantaranya tiga surat peringatan yang telah diterima Irfan. Surat peringatan 1 diterima Irfan karena tidak pernah menghadiri undangan-undangan rapat partai. Surat peringatan kedua karena tidak datang saat puncak HUT PD di Lapangan Tegalega. Surat peringatan ketiga diterima Irfan karena tidak mau menetapkan rotasi Alat Kelengkapan .

Irfan Suryanegara dan Irwan Koesdrajat, mengakui soal saweran tersebut. Sementara Aceng Roni enggan menjawab pertanyaan wartawan. Irfan dan Irwan kompak, bahwa saweran itu tidak bisa dikategorikan sebagai politik uang.
"Itu biasa saya lakukan saat berkunjung ke daerah. Saya kira itu wajar kan niatnya juga hanya uang rokok atau ganti ongkos. Jadi politik apanya" Musdanya saja belum tahu kapan digelar," katanya.

Irwan mengakui kalau dirinya memberikan uang kepada DPAC namun dia menolak kalau pemberian uang tersebut disebut sebagai politik uang. "Politik uang itu kalau jumlahnya jutaan atau miliaran. Kalau hanya Rp 50.000,00 atau Rp 100.000,00, itu wajar. Untuk ganti ongkos. Termasuk yang dilakukan Aceng. Bukan politik uang," katanya. (uga)

0Komentar

poling berita

Menurut Anda, perlukah pemerintah membayar diyat Satinah yang didenda Rp 21 miliar oleh majikannya di Arab?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1.  
    24 %
    Perlu
    2.258 respon
  2. 67 %
    Tidak
    6.119 respon
  3.  
    9 %
    Tidak tahu
    878 respon

Total Respon: 9.255
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

Video Berita

Lainnya...

berita internasional

PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft