JPNN
Updated: Mon, 10 Feb 2014 04:07:00 GMT | By JPNN

10 Potensi Masalah Pemilu 2014 Versi LPI



JPNN
JAKARTA -- Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) melansir setidaknya ada 10 potensi masalah Pemilu tahun 2014. Hal ini diungkap oleh Direktur LPI Boni Hargens di Gallery Cafe Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (9/2).

Pertama, Boni menyebut sosialisasi kandidat calon legislatif tidak optimal karena masih didominasi sosialisasi sosok atau figur. "Bukan sosialisasi ideologi dan program kerja yang akan dijalankan pada periode 2014-2019," tutur Boni.

Kedua, model kampanye partai politik (Parpol) masih bertumpu pada politik visual dengan menjual figur, bukan dengan menjual gagasan atau program konkrit untuk perubahan Indonesia pada periode pemerintahan mendatang.

"Ketiga, kecurigaan terhadap netralitas KPU sebagai penyelenggara pemilu masih menjadi beban berat bagi parpol dan masyarakat pemilih. Terutama setelah adanya wacana lembaga sandi negara (Lemsaneg) terlibat dalam pengawasan pemilu, meskipun kesepakatan itu sudah dibatalkan," terang dia.

Yang keempat, ada persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ternyata hingga saat ini belum diselesaikan oleh KPU. "Di sini ada kecurigaan munculnya kartu pemilih siluman atau surat suara siluman yang bermaksud menggembungkan suara partai atau figur tertentu," bebernya.

Kelima, persoalan dana saksi yang semula hendak didanai negara. Keenam yakni, mengenai kecurigaan terhadap aparat keamanan. "Yang dalam praktek membantu mengamankan surat suara hasil pencoblosan agar sampai ke tangan KPUD atau KPU pusat secara utuh sebagaimana perolehan asli di TPS," sebut Boni.

Selanjutnya ketujuh, Bawaslu yang tak bisa menarik jarak dari KPU dan cenderung menjadi bagian dari penyelenggara pemilu dianggap tidak netral sepenuhnya. Ini juga berpotensi menjadi salah satu permasalahan pemilu.

"Kedelapan, money politics atau politik uang dalam bentuk langsung maupun tidak langsung masih menjadi permasalahan dan hantu dalam pemilu 2014," paparnya.

Kesembilan, soal tabulasi suara KPU masih dicurigai sebagai peluang manipulasi suara, apalagi lanjut Boni, jika belum disiapkan mekanisme transparansai penghitungan suara yang bisa diamanati publik.

Hal ini, kata Boni bisa menjadi mulus kalau aparat intelegen masih secara diam-diam bekerja sama dengan KPU untuk kepentingan partai tertentu.

Terakhir adalah kekerasan politik berpotensi terjadi di daerah yang sentimen primodial masih kental, model penggalangan politiknya masih bertumpu pada ikatan kekeluargaan atau ikatan primordial umumnya dan pengaruh bos lokal masih dominan dalam melakukan kontrol sosial.

Karenanya dia meminta semua pihak mengawasi agar Pemilu 2014 berjalan dengan baik tanpa adanya kecurangan. "Ini harus kita awasi bersama karena Pemilu menjadi tonggak besar bangsa kita. Pemerintah, aparat keamanan dan KPU harus jeli mengawasi," tukasnya. (chi/jpnn)

0Komentar

poling berita

Menurut Anda, perlukah pemerintah membayar diyat Satinah yang didenda Rp 21 miliar oleh majikannya di Arab?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1.  
    25 %
    Perlu
    2.020 respon
  2. 66 %
    Tidak
    5.422 respon
  3.  
    9 %
    Tidak tahu
    756 respon

Total Respon: 8.198
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

Video Berita

Lainnya...

berita internasional

PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft