Tue, 21 May 2013 15:30:00 GMT | By Merdeka

Buang Sampah Sembarangan di Jakarta Didenda Rp 50 Juta

Warga yang sengaja atau terbukti membuang sampah dari kendaraan dikenakan uang paksa paling banyak Rp 500.000.


Buang sampah sembarangan di denda (© Merdeka)

Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin akan memberikan sanksi bagi perusahaan dan warga yang membuang sampah sembarangan atau tidak mengelola sampahnya dengan baik senilai hampir Rp 50 juta. Aturan itu tertuang dalam Perda Tentang Pengelolaan Sampah yang baru disahkan oleh DPRD DKI Jakarta.

"Bila warga dan perusahaan tidak melakukan kewajiban yang diatur dalam perda tersebut, maka mereka akan dikenakan sanksi. Dari sanksi administratif hingga sanksi denda minimal Rp 500.000 hingga Rp 50 juta," kata Unu usai Rapat Paripurna DPRD DKI, Jakarta, Selasa (21/5).

Menurut Unu, Pada pasal 126, diatur setiap orang dilarang membuang sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di luar jam 06.00 sampai 21.00. Dilarang membuang sampah ke sungai/kali/kanal, waduk, situ dan saluran air limbah, jalan, taman dan tempat umum.

"Dilarang membuang sampah ke TPST atau TPA tanpa izin, membakar sampah yang mencemari lingkungan, membuang sampah dari kendaraan, menggunakan badan jalan sebagai TPS, mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan," jelasnya.

Bagi yang melanggar hal itu, dalam pasal 127 dinyatakan setiap rumah tangga yang lalai atau dengan sengaja tidak melakukan pemilahan sampah, maka ketua RW wajib memberikan sanksi administratif sesuai keputusan musyawarah pengurus RW.

Penanggung jawab atau pengelola kawasan permukiman, komersial, industri dan kawasan khusus yang lalai tidak menyediakan fasilitas dan melaksanakan pengelolaan sampah akan dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp 10 juta hingga Rp 50 juta. Sedangkan pengelola fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang alpa menyediakan fasilitas pemilihan sampah dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 5 juta.

Lalu setiap produsen yang lalai atau dengan sengaja tidak mencantumkan label dan tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penangan sampah pada kemasan atau produk yang dihasilkan, dan melakukan pengelolaan kemasan produk yang tidak dapat diurai proses alam maka diberikan sanksi administratif uang paksa mulai dari Rp 25 juta hingga Rp 50 juta.

Bagi pengelola pusat perbelanjaan yang tidak menggunakan kantong belanja ramah lingkungan juga diberikan sanksi administratif uang paksa minimal Rp 5 juta hingga Rp 25 juta. "Gubernur dapat memberikan sanksi administratif berupa uang paksa kepada orang yang sengaja atau terbukti membuang sampah di luar jadwal yang ditentukan sebesar Rp 100.000," paparnya.

Setiap orang yang sengaja membuang sampah, menumpuk sampah atau bangkai binatang ke sungai, waduk, situ, saluran air limbah, di jalan, taman atau tempat umum maka dikenakan uang paksa Rp 500.000.

Begitu juga dengan warga yang sengaja atau terbukti membuang sampah dari kendaraan dikenakan uang paksa paling banyak Rp 500.000. Nilai uang paksa yang sama juga diberikan kepada orang yang sengaja mengeruk atau mengais sampah di TPS yang berakibat sampah berserakan.

"Uang paksa ini akan disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita ingin masyarakat menjadi tertib sampah, sehingga dapat mengurangi banjir di Jakarta," katanya.
 


[has]

4Komentar
21 Mei, 2013 19:04
avatar

SANKSI (BELANDA = SANCTIE) = ANCAMAN HUKUMAN. SANKSI DENDA = ANCAMAN HUKUMAN BERUPA MEMBAYAR SEJUMLAH UANG. KALAU DENDA INI TIDAK DIBAYAR BISA DIGANTI DENGAN

HUKUMAN BADAN HUKUMAN BADAN INI DINAMAKAN HUKUMAN SUBSIDIAIR. HUKUMAN DENDA BUKAN HUKUMAN ADMINISTRASI. HUKUMAN ADMINISTRASI  CONTOHNYA KARENA KESALAHNNYA DIA TURUN PANGKAT.

21 Mei, 2013 20:38
avatar
Kalo tidak ada tempat sampah, saya selalu simpan dulu sampah saya sampai saya menemukannya.

SAID NO INDONESIAN EVER!!!!

21 Mei, 2013 18:05
avatar
Pengelola kawasan permukiman, komersial, industri dan kawasan khusus.... LEBIH BAIK BAYAR DENDA 10 juta sampai 50 juta LEBIH MURAH....... dari pada MENGELOLAH SAMPAH...
Laporkan
Bantu kami untuk menjaga lingkungan yang stabil dan sehat dengan melaporkan segala jenis kegiatan ilegal dan tidak sesuai. Jika Anda merasa ada pesan yang melanggarAturan dasarharap isi formulir ini untuk memberitahu moderator. Moderator akan memeriksa laporan Anda dan mengambil tindakan yang dianggap perlu. Jika diperlukan, segala tindakan ilegal akan dilaporkan kepada pihak berwajib.
Kategori
Batas karakter 100
Anda yakin hendak menghapus komentar ini?

poling berita

Setujukah Anda terhadap sikap pemerintah yang melegalkan aborsi?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1.  
    19 %
    Setuju
    739 respon
  2. 77 %
    Tidak setuju
    3.080 respon
  3.  
    4 %
    Tidak tahu
    167 respon

Total Respon: 3.986
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

video berita

PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft