Bisnis Indonesia Nasional News Feed
Updated: Wed, 19 Dec 2012 03:01:36 GMT | By Bisnis Indonesia Nasional News Feed

JOKOWI Pertimbangkan Lelang Jabatan Di Pemprov DKI Jakarta



Berita Satu

JAKARTA:Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mempertimbangkan kemungkinan penerapan lelang jabatan di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat dalam penyediaan formasi pegawai di lingkungan pemprov DKI Jakarta.

Meskipun dianggap sebagai hal yang tidak lazim, Jokowi mengungkapkan jika kebijakan yang dilakukan itu sebagai tindak lanjut keinginan publik yang mengharapkan suaranya didengar.

"Ya itu keterbukaan saja, banyak cara yang sebenarnya ingin kita lakukan, dan banyak cara-cara yang tidak lazim. Sekarang ini kan seluruh jajaran pemerintah harus horizontal. Artinya, keinginan publik, keinginan masyarakat harus didengar," ujarnya, Senin (17/12/2012).

Namun, sambungnya, apa yang dilakukan tersebut akan dikaji terlebih dahulu, mengingat masukan dari berbagai pihak pun akan dipelajarinya.

Dia menambahkan pemprov menyiapkan payung hukum guna menindaklanjuti keinginan menerapkan lelang jabatan tersebut. Selain itu juga akan disiapkan panitia untuk mengatur adanya lelang jabatan tersebut.

"Ya nanti ada Pergub, PP, Permen yang penting itu tidak melanggar aturan. Panitianya ya ada, tapi kan itu masih rencana bukan berarti pasti," ungkapnya.

Bersamaan dengan itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memastikan untuk tahun depan proses seleksi yang dilakukan di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) akan dilakukan secara lelang.

Hal tersebut dilakukan agar proses perekrutan dan penempatan pegawai dapat dijalankan sesuai dengan kompetensinya, serta menghindari kemungkinan adanya ketidakefektifan pegawai dalam bekerja.

"Konsepnya nanti orang ditentukan jabatannya bukan karena saya suka, pak gubernur suka, tetapi berdasarkan rekam jejak dan kompetensinya serta visi misinya. Apakah sesuai tidak dengan rencana jangka panjang (RPJ) kita," ungkap Basuki.

Dia menjelaskan pada awalnya konsep ini berasal dari Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan-RB) Eko Prasodjo dan dikirim berdasarkan surat edaran Menpan.

"Kalau kami inginnya tahun depan sudah mulai bisa diterapkan konsep ini," paparnya. (bas)

0Komentar

poling berita

Setujukah Anda terhadap sikap pemerintah yang melegalkan aborsi?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1.  
    17 %
    Setuju
    1.382 respon
  2. 79 %
    Tidak setuju
    6.274 respon
  3.  
    4 %
    Tidak tahu
    326 respon

Total Respon: 7.982
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

video berita

berita internasional

PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft