BeritaSatu Logo
Updated: Mon, 17 Sep 2012 10:09:00 GMT | By BeritaSatu.com Feed kanal nusantara

Vonis Kasus Syiah Dinilai Cacat Hukum



Berita Satu

BERITASATU.COM - Putusan majelis hakim di Indonesia dinilai kembali menunjukkan kegagalan pengadilan dalam memberikan proteksi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

Sejumlah pakar hukum menilai vonis dua tahun bagi Tajul Muluk, ulama Syiah di Sampang, Jawa Timur, yang menjadi korban kekerasan beberapa waktu lalu, memiliki cacat hukum.

"Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial seharusnya melakukan penyidikan. Lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah, dibandingkan memenjarakan satu orang yang tidak bersalah," ujar Zahru Arqom, advokat dan dosen luar biasa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada saat konferensi pers Putusan Pengadilan terhadap Tajul Muluk di Jakarta, Senin (17/9).

Dari hasil analisisnya ada cacat hukum yang ditemukan dalam kasus tersebut. Bahkan, menurutnya, ada pelanggaran hukum yang terjadi dalam proses hukum Tajul Muluk.

"Tidak ada keadilan yang terlihat untuk terdakwa. Prosedur tidak digunakan dengan benar berdasarkan dakwaan yang dijatuhi," kata Zahru.

Zahru pun mengatakan, ada dua dakwaan yang dijerat dalam kasus ini. Dakwaan yang utama menyangkut penodaan agama yang bersifat hinaan kepada agama-agama yang ada di Indonesia, menyampaikan ajakan yang tidak beragama.

"Perbuatan dibagi dua aliran menyimpang dan sifatnya mandiri," kata Zahru.

Ia menjelaskan, aliran menyimpang harus ada peringatan, tetapi ini tidak ada. Dakwaan hanya berdasarkan fatwa-fatwa aliran, saksi yang ada pun tidak dijadikan dasar proses hukum.

Dakwaan kedua kasus ini yang merupakan dakwaan alternatif terkait perbuataan tidak menyenangkan yang disangkakan kepada terdakwa, terdapat di dalam Pasal 335 KUHP.

"Ini pun bermasalah. Unsur pidananya kan berbeda, tetapi tidak dijelaskan di dalam persidangan. Majelis Hakim tidak bisa menjadikan sebagai dasar. Harusnya terdakwa bisa dibebaskan," imbuh Zahru yakin.

Karena itu, Zahru dan beberapa pakar hukum dari Yogyakarta telah mengeksaminasi putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Sampang 12 Juli lalu.

Hasil eksiminasi dari Majelis Eksaminator menjadi alat bantu untuk menegakkan ketidakadilan proses hukum oleh Majelis Hakim di Negara ini.

Terlebih lagi hasil persidangan Tajul Muluk, Senin (10/9), dimana ia dijatuhi vonis dua tahun penjara.

"Jika dilihat di setiap pengadilan itu hasilnya dari standar akademik hasilnya cukup baik, maka ya eksaminasinya akan memberikan rekomendasi baik. Tapi kalau Majelis Eksaminator memberikan hasil rekomendasi yang hasil penelitiannya kurang baik, dia akan memberikan itu," ujar M Arif Setiawan, dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, eksaminator lain yang juga hadir dalam konferensi pers yang digelar oleh Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman (SEJUK).

Hasil dari pengkajian yang dilakukan selama dua minggu ini, penegakan proses hukum kasus Tajul Muluk yang terjadi di pengadilan Sampang, ditemukan beberapa cacat hukum.

"Pertama, kita melihat ada beberapa hal yang menyangkut kekurangan pada hukum acara pidananya, jadi hukum formilnya. Ketika proses penyidikan, kita mempelajarinya mulai dari berita acara pemberitaan penyidikan. Ada beberapa saksi yang diperiksa penyidik, tapi itu tidak bisa bahasa Indonesia sebetulnya, tapi berita acaranya ditulis dalam bahasa Indonesia," kata Arif.

Biasanya, menurut Arif, berita acara ditutup dengan bahasa yang dimengerti, bahasa Madura untuk saksi kasus ini, karena surat pemberitaan harus disetujui saksi.

Permasalahan lain adalah proses pemeriksaan saksi yang terdapat dalam pasar 165 KUHP, dimana diperbolehkan hakim menolak atau menerima saksi dan dipertimbangkan.

"Semua saksi, kecuali satu orang, Ia mengakui menganut ajaran Syiah dan salah satu pengikut Tajul. Terdapat ajaran Taqiyah, satu kondisi dimana orang boleh menggunakan yang tidak sebenarnya. Hakim mengambilnya tidak tuntas. Jadi yang beraliran Syiah dikesampingkan," kata Arif.

Di samping itu, ada perbedaan dalam pemilihan saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan saksi dari terdakwa.

"Saat ini terdakwa sudah mengajukan banding. Mahkamah Konstitusi bisa ajukan penyelidikan lebih lanjut," kata Zahru.

Selain itu, putusan ini memperlihatkan tidak ada independensi dalam menjalankan agama dan keyakinan dari warga negara. Padahal, pasal 28D UUD 1945 menyebutkan, setiap warga negara dijamin kedudukannya di mata hukum, termasuk menjalankan agama dan keyakinan masing-masing.

0Komentar

poling berita

Setujukah Anda terhadap sikap pemerintah yang melegalkan aborsi?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1.  
    17 %
    Setuju
    1.416 respon
  2. 79 %
    Tidak setuju
    6.464 respon
  3.  
    4 %
    Tidak tahu
    343 respon

Total Respon: 8.223
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

Video Berita

Berita Internasional

PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft