BeritaSatu Logo
Updated: Fri, 09 Nov 2012 18:11:00 GMT | By BeritaSatu.com Feed kanal nusantara

Pemuda Pancasila Kepung Kantor Kejaksaan Labuhan Deli



Berita Satu

BERITASATU.COM - Mereka menuntut kejaksaan untuk menerapkan Pasal 340 Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan berencana oleh tiga terdakwa suruhan PT Mutiara Development

Sekitar 300 massa yang meliputi anggota Pemuda Pancasila (PP) dan Aliansi Masyarakat Pecinta Otomotif (AMPO) melakukan aksi demo ke kantor Kejaksaan Negeri Cabang Labuhan Deli, hari ini.

Mereka menuntut kejaksaan untuk menerapkan Pasal 340 Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan berencana oleh tiga terdakwa suruhan PT Mutiara Development. Sebab, tiga di antara puluhan pelaku itu, sudah merencanakan aksi sebelum melakukan penyerangan.

Ketiga terdakwa yang melakukan pembantaian hanya dijerat dengan Pasal 351 jo 170 KUHPidana tentang penganiayaan. Mereka adalah Irwan alias Iwan Bablo (28), Kasman Simarmata (35) dan Hazrat alias Kazat alias Mbah (49). Ketiganya melakukan pembantaian menggunakan kelewang, kayu broti dan besi panjang, terhadap Rudianto alias Rodot dan dua orang temannya, saat melakukan penjagaan di areal sirkuit di Jl Pancing Medan, beberapa bulan lalu. Untungnya, Rodot Cs dalam kondisi kritis dapat diselamatkan masyarakat.

Komandan Komando Inti (Koti) Majelis Pimpinan Daerah PP Sumut, Iwan Gamma mengatakan, demo tersebut dilakukan massa PP dan Ampo karena melihat banyak kejanggalan - kejanggalan atas tuntutan jaksa terhadap tiga tersangka tersebut.

Kejanggalan itu antara lain, dakwaan itu tidak sesuai dengan fakta hukum, yakni tidak menetapkan pasal 340 KUHPidana, proses persidangan yang terkesan sengaja diulur. Selain itu, ada proses pembiaran untuk tidak mengusut tuntas kasus tersebut, sebab ketiga terdakwa yang diajukan itu adalah orang bayaran.

"Kami meminta kejaksaan sebagai penuntut untuk memberikan tuntutan yang seberat - beratnya. Sebab, sudah terlihat fakta hukum yang memberatkan ketiganya sebagai orang suruhan PT Mutiara Development. Kejaksaan juga harus dapat memproses aktor intelektual dari perusahaan yang memberikan perintah melakukan penyerangan tersebut. Kami minta kejaksaan jangan bermain di balik kasus ini, sebab dari awal kasus ini ditangani, tidak ada itikad baik dari aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas kasus itu," kata Iwan Gamma.

Koordinator Ampo, Israel Situmeang mengharapkan, kejaksaan dapat menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan dalam proses penegakan hukum. Kejaksaan pun harus dapat mengungkap kasus yang sempat mengundang kemarahan pemuda di daerah ini. Soalnya, kemarahan pemuda itu ditengarai sikap oknum pejabat di pemerintahan yang melego lahan sirkuit ke PT Mutiara Development. Proses penjualan itu membuat perusahaan itu menunjukkan kekuasaannya dengan menyerang security di lokasi sirkuit.

"Bila tuntutan ini tidak digubris pihak kejaksaan maka dengan sangat menyesal kami akan turunkan massa dalam jumlah lebih besar lagi nantinya. Kami akan menyegel kantor kejaksaan negeri itu jika mereka tidak mengindahkan tuntutan tersebut. Oleh karena itu, kami tekankan ke pihak kejaksaan agar jangan pernah mencoba bermain dalam menangani kasus ini," ujar Israel.

"Aktor intelektual di balik kasus itu tidak diproses karena diduga sudah 'main mata' dengan oknum aparat saat proses penyidikan. Kami minta aktor intelektual kasus ini juga ditangkap dan dihukum seberat - beratnya. Tuntutan jaksa dalam kasus ini terkesan berbau provokasi terhadap kalangan generasi muda di daerah ini," katanya.

Sekretaris Ampo, Indra Gunawan mengharapkan, aparat penegak hukum mengusut kasus penjualan sebagian dari 15 hektar lahan sirkuit multifungsi di Jl Williem Iskandar kawasan Pancing Medan. Sebab, pelepasan aset yang penuh dengan nuansa korupsi tersebut, patut diduga melibatkan oknum pejabat di pemerintahan dan oknum di PT Pembangunan Perumahan Tbk, sebagai perusahaan di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang bekerjasama dengan pembeli, PT Mutiara Development.

"Oknum - oknum yang terlibat di balik penjualan aset milik pemerintah atas lahan sirkuit skala nasional maupun internasional tersebut harus diproses secara hukum. Jangan sampai aset berharga yang membawa nama baik daerah ini justru dikuasai oleh pengembang. Sebab, penjualan sebagian dari lahan tersebut, rawan kepentingan pribadi oleh pihak - pihak yang mencari keuntungan. Penjualan aset pemerintah ini banyak merugikan negara. Ada indikasi permainan oknum pejabat di balik kasus tersebut. Lahan ini harus tetap dipertahankan menjadi sirkuit," ujarnya.

Menurutnya, banyak kejanggalan dalam penjualan lahan sirkuit yang selama ini dikelola oleh Ikatan Motor Indonesia Sumatera Utara (IMI Sumut) tersebut. Kejanggalan yang ditemukan berupa penjualan sebagian lahan dilaporkan sejak tahun 2007 silam. Padahal, pembangunan sirkuit dan pengucuran dana lewat Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD) Tahun 2007, 2008 dan 2010. Dana yang dikucurkan dari pembangunan yang disetujui oleh DPRD Sumut itu, ditotal mencapai Rp 6,3 miliar. Proses penjualan sebagian lahan multifungsi ini pun ditengarai menyalahi berbagai peraturan.

"Banyak keanehan - keanehan di balik pelepasan sebagian lahan sirkuit tersebut. Di antaranya, PT Mutiara Development tidak pernah mengajukan komplain saat pembangunan sirkuit dilaksanakan sejak 2007 lalu. Mereka mengaku sebagai pemilik sebagian lahan baru belakangan ini. Seperti yang kita ketahui, pembangunan arena sirkuit ini menggunakan uang rakyat yang tertuang lewat APBD selama tiga tahun tersebut. Patut diduga, penjualan ini melanggar aturan, tanpa sepengetahuan Meneg BUMN dan melibatkan banyak oknum," katanya.

Indra mengharapkan, pelaksana tugas Gubernur Sumut, Gatot Pujonugroho bersama pejabat yang terkait pengelolaan aset milik pemerintah, tidak lepas tangan dalam menyikapi permasalahan tersebut. Soalnya, bila persoalan ini tidak ditangani secara serius, dan pemerintah provinsi tidak bersedia untuk mempertahankan lahan sirkuit itu, permasalahan penjualan lahan sirkuit ini, justru dikhawatirkan bisa berimplikasi buruk untuk ke depan. Sebab, dua security di lahan sirkuit menjadi korban, terluka akibat kearoganan pihak perusahaan yang banyak membangun rumah toko di lokasi tersebut.

Proses pelepasan hak kepada PT Mutiara Development, juga dinilai tidak melaksanakan aturan. Indikasi ini terlihat karena laporan keuangan PT Pembangunan Perumahan Tbk sejak 31 Desember 2011 tidak mencantumkan mutasi kredit atas jual beli HGB. Transaksi jual beli lahan seluas 10 hektar itu diduga merugikan negara sebesar Rp 8.058.333.000. Kerugian negara dipastikan semakin besar jika penghitungan berdasarkan NJOP tanggal 29 April 2011.

Sebelumnya, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut), Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro menyampaikan, kasus penjualan sebagian aset milik pemerintah provinsi tersebut memiliki keanehan. Keanehan itu terdapat dalam pembangunan sirkuit yang menggunakan tiga tahapan di APBD Sumut.

"Kami minta untuk semua pihak agar menahan diri. Jangan digunakan kekerasan dilawan dengan kekerasan. Kasus ini akan kami selidiki. Seharusnya aset milik perintah dijaga dan dirawat dengan baik, serta bukan berarti dijual," sebutnya.

Wisjnu mengutarakan hal tersebut karena dua security sirkuit multifungsi yang dikelola oleh Ikatan Motor Indonesia Sumatera Utara (IMI Sumut), Rudianto alias Rodot (35) dan Anto Solar (31) mengalami luka serius akibat dibacok sekelompok orang diduga sebagai suruhan PT Mutiara Development. Dalam kasus pembacokan itu, Wisjnu sempat menyampaikan akan mencopot Kapolsek Percut Seituan, Kompol Maringan Simanjuntak. Namun, sikap tegas dari orang nomor satu polisi di daerah itu, sampai saat ini tidak direalisasikan.

Rudianto sebagai salah seorang korban pembacokan preman suruhan perusahaan yang membangun perumahan besar di kawasan Jl Pancing Medan, mengaku merasa kecewa atas penanganan kasus oleh polisi. Sebab, polisi hanya menangkap tiga orang pelaku pembacokan. Sementara itu, orang yang diduga menyuruh ketiga pelaku sama sekali tidak diproses. Rudi berulangkali mempertanyakan kasus itu ke Markas Polresta Medan, sebagai pihak yang menangani kasus tersebut. Sayangnya, dirinya hanya menerima jawaban standart, bahwa petugas masih melakukan penyelidikan.

"Mereka pasti orang suruhan. Tidak mungkin orang itu berani membacok kami tanpa ada perintah dari orang yang menyuruhnya. Apalagi, selama ini antara kami dengan orang - orang yang melakukan penyerangan tersebut, tidak mempunyai permusuhan. Saya heran saja, kenapa polisi terkesan menutupi keterkaitan dari perusahaan yang diduga menyuruh preman bayaran tersebut," ungkapnya.

Berdasarkan kabar yang beredar, kasus itu tidak diusut tuntas karena adanya hubungan kedekatan orang nomor satu di Polresta Medan. Sayangnya, kebenaran dari laporan itu tidak bisa dibuktikan

0Komentar

poling berita

Yakinkah Anda, politik uang pada Pilpres 2014 kali ini makin marak?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1. 75 %
    Yakin
    5.386 respon
  2.  
    18 %
    Tidak yakin
    1.307 respon
  3.  
    7 %
    Tidak tahu
    475 respon

Total Respon: 7.168
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

Video Berita

PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft