BeritaSatu Logo
Updated: Fri, 02 Nov 2012 15:11:00 GMT | By BeritaSatu.com Feed kanal sosial

Pemprov DKI Segera Sahkan Perda Transportasi



Berita Satu

BERITASATU.COM - Sarana pendukung untuk pejalan kaki itu harus ada jaminan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengesahkan tiga rancangan Peraturan Daerah (ranperda) terkait transportasi sebelum akhir 2012. Tiga rancangan perda tersebut antara lain mengenai sistem Bus Rapid Transit (BRT), pembentukan PT TransJakarta (dari BLU menjadi BUMD), dan Ranperda Transportasi.

Ketua Badan Legislatif Daerah, Triwisaksana mengatakan ranperda ini akan selesai disahkan apabila telah menampung seluruh aspirasi dari masyarakat, pakar transportasi, dan semua unsur yang terlibat di dalamnya.

“Dari tiga ranperda ada satu ranperda baru yakni Ranperda Transportasi. Ini merupakan pintu gerbang reformasi pengelolaan transportasi publik di Jakarta yang harus dimulai dengan perubahan kepengurusannya oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” kata lelaki yang akrab disapa Bang Sani ini, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (2/11).

Saat ini, Jakarta telah memiliki BUMD yang membidangi transportasi yakni PT MRT untuk mengelola pembangunan transportasi massal atau sistem transportasi MRT (Mass Rapid Transit), yang pembangunannya sedang dirancang oleh Pemprov DKI.

“Lainnya nanti akan dibentuk BUMD baru. Di antaranya, BUMD Transportasi reguler untuk mengelola bus kota berupa Metro Mini, Kopaja, dan sejenisnya. BUMD pengelola bus Transjakarta, yang saat ini bus dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU),” sambungnya.

Sementara dua BUMD yang belum dirancang adalah untuk mengelola Monorail dan BUMD pengelola KRL Jabodetabek Commuterline. Khusus untuk BUMD KRL akan disinergikan dengan PT KRL Commuterline Jabodetabek (PT KCJ).

Lebih lanjut, Sani mengatakan pada Ranperda Sistem Bus Rapid Transit (BRT) dan Pembentukan PT TransJakarta akan lebih banyak mengatur tentang pembangunan dan pengaturan perangkat BRT.

“Banyak kajian yang diperlukan dalam pembahasan dua ranperda ini,” ungkapnya.

Sementar itu anggota Koalisi Transport Demand Managemen (TDM) Achmad Syafrudin mengungkapkan, penyusunan sistem transportasi ke depan akan mengarah pada pengurangan penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat Jakarta.

“Artinya mengoptimalkan angkutan massal untuk perjalan jauh dan mengoptimalkan berjalan kaki untuk perjalanan dekat. Sedangkan perjalanan tidak terlalu jauh bisa menggunakan angkutan pemukiman atau angkutan penghubung (feeder),” kata Achmad.

Pemprov DKI Jakarta juga perlu meningkatkan fasilitas kualitas pedestrian dan memberikan rasa aman kepada masyarakat saat berada di tengah jalan.

“Sarana pendukung untuk pejalan kaki itu harus ada jaminannya dan angkutan umum harus dikelola bersifat pelayanan, bukan bisnis,” jelasnya.

0Komentar

poling berita

Menurut Anda, perlukah pemerintah membayar diyat Satinah yang didenda Rp 21 miliar oleh majikannya di Arab?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1.  
    25 %
    Perlu
    1.863 respon
  2. 66 %
    Tidak
    4.945 respon
  3.  
    9 %
    Tidak tahu
    691 respon

Total Respon: 7.499
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

Video Berita

Berita Internasional

PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft