BeritaSatu Logo
Updated: Sat, 20 Oct 2012 13:10:00 GMT | By BeritaSatu.com Feed kanal hukum

Menpora Disebut di Hasil Pemeriksaan BPK, Lenyap di Kesimpulan



Berita Satu

BERITASATU.COM - Dugaan intervensi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas proyek kompleks olahraga Hambalang, Bogor, Jawa Barat makin menguat.

Anggota III BPK Agung Firman, mengakui semua nama pejabat negara yang diduga terkait kasus Hambalang ada di dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) proyek Hambalang.

Nama-nama itu termasuk nama Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Andi Mallarangeng. Namun, yang menjadi masalah saat ini adalah sejumlah nama memang hilang di kesimpulan LHP itu.

Dia mengakui dalam rapat pimpinan BPK dan auditor pada 17 September lalu, nama-nama para pejabat negara yang diduga terlibat jelas tertera dalam LHP keseluruhan.

"Dalam sidang badan ada proses eksaminasi. Laporan hasil pemeriksaan tak ada madalah, cuma perlu perbaikan kesimpulan saja. Penyajian kesimpulan akan diperbaiki sehingga mencerminkan proses yang ada," kata Firman kepada wartawan di Jakarta, Jumat (19/10).

Dia menegaskan ada tidaknya keberadaan nama Andi Malaranggeng dalam LHP BPK bukan atas permintaan atau desakan pihak tertentu, namun murni merupakan hasil audit.

"Nama itu ada di LHP. Semua orang melihatnya. Yang masalah penyajian kesimpulan. Jadi dia tak sajikan kesimpulan LHP secata utuh. Maka penyajian itu yang akan diperbaiki," tuturnya.

Dia mengatakan BPK masih akan membahas hal itu dan akan menyelesaikan pekerjaan audit itu dengan sebaik-baiknya.

Sebelumnya, di sebuah media massa nasional, anggota BPK Taufiequrrachman Ruki, atau biasa dikenal dengan panggilan Pak Item, menyatakan dirinya menilai laporan audit investigasi BPK mengenai proyek Hambalang sudah diintervensi.

Pasalnya, dalam laporan tersebut nama Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng dan sejumlah kontraktor dinyatakan tidak terlibat.

Padahal dalam pemeriksaan awal yang dilakukan BPK, terdapat sejumlah bukti keterlibatan Andi Malarangeng dan sejumlah kontraktor.

"Karena tidak ada nama Menpora dan korporasi-korporasi yang menerima aliran dana dalam laporan tersebut, saya meminta tim pemeriksa untuk memperbaiki laporannya. Kalau tetap tidak ada nama Menpora dan perusahaan-perusahaan itu, saya tidak akan tanda tangan laporan tersebut," kata Ruki.

Sedang nama perusahaan yang menurut Pak Item terlibat dalam proyek itu antara lain PT Dutasari Citralaras dan PT Adhi Karya. Di PT Dutasari, Athiyyah Laila, istri Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum pernah menjadi komisaris.

Ruki mengaku sudah menerima laporan audit sejak beberapa minggu lalu dari auditor. Namun mengaku menolak menandatangani sampai nama Andi Mallarangeng dan perusahaan-perusahaan itu dimasukkan.

Sanksi presiden

Adapun, Istana Kepresidenan menjanjikan Menpora Andi Mallarangeng, jika memang telah ditetapkan sebagai tersangka akan segera dinonaktifkan sebagai menteri.

"Seperti sikap Presiden sejak menjabat, siapapun pembantu Presiden yang memiliki masalah hukum dan menjadi tersangka, akan dinonaktifkan," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi dan Informasi Heru Lelono, melalui pesan singkat kepada wartawan, Jumat (19/10).

Namun, Heru menegaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan selalu menjunjung tinggi proses hukum dan juga azas praduga tak bersalah. Ditambahkan dia, hingga kini tidak ada menteri yang menjadi tersangka kasus hukum.

Keputusan nonaktif, lanjut Heru, akan diambil untuk menjaga pekerjaan pemerintah tetap berjalan dengan baik. "Agar pekerjaan pemerintahan tetap berjalan baik dan yang bersangkutan bisa konsentrasi dengan kasusnya," ujarnya.

Untuk diketahui, nama Menpora Andi Mallarangeng disebut-sebut terkait dengan kasus korupsi proyek pembangunan Sport Center di Hambalang. Tuduhan itu diungkapkan mantan bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dan tersangka kasus Hambalang Dedy Kusdinar, pejabat pembuat komitmen di Kemenpora.

Sempat berembus kabar Andi telah diminta oleh SBY untuk mundur dari KIB II. Hal itu terjadi saat dirinya menghadiri acara tujuh bulanan putra SBY Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dan Siti Ruby Aliya Rajasa di kediaman pribadi SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

Ibas, yang menjabat sebagai Sekertaris Jenderal Partai Demokrat, telah membantah isu tersebut yang mengatakan tidak ada permintaan seperti itu dari SBY.

Putra bungsu Yudhoyono itu justru memuji Andi Mallarangeng dan juga Ketua Demokrat Anas Urbaningrum dengan mengatakan Andi dan Anas adalah otak dan roda kemajuan Partai Demokrat.

0Komentar

poling berita

Menurut Anda, perlukah pemerintah membayar diyat Satinah yang didenda Rp 21 miliar oleh majikannya di Arab?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1.  
    24 %
    Perlu
    2.293 respon
  2. 67 %
    Tidak
    6.214 respon
  3.  
    9 %
    Tidak tahu
    887 respon

Total Respon: 9.394
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

Video Berita

Berita Internasional

PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft