Mon, 18 Feb 2013 14:56:45 GMT | By MULA-ANTARA

Mendagri Minta Gubernur Sultra Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Kendari (ANTARA) - Menteri dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, meminta gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian pertumbuhan ekonomi daerah itu.


Mendagri Minta Gubernur Sultra Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Kendari (ANTARA) - Menteri dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, meminta gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian pertumbuhan ekonomi daerah itu.

"Sultra adalah salah satu daerah di Indonesia yang mampu mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 10 persen atau jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional," kata Mendagri dalam pidatonya saat pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, periode 2013-2018 di Kendari, Senin.

Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan memberikan kompensasi bagi pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Mendagri juga meminta Gubernur Sultra untuk terus mengurangi penduduk miskin di daerah itu melalui program pembangunan yang lebih berpihak kepada kesejahteraan masyarakat Sultra.

"Program yang sudah dilakukan pemerintah selama ini sudah menunjukkan kemajuan dalam mengurangi angka kemiskinan, sehingga tinggal ditingkatkan kapasitas dan volumenya," katanya.

Gamawan juga menekankan kepada Gubernur Sultra untuk mengembangkan dan membuka peluang investasi yang bermuara pada penyerapan angkatan kerja bagi masyarakat lokal.

Potensi sumber daya alam yang dimiliki Sulawesi Tenggara, katanya, harus diikuti dengan penyerapan angkatan kerja yang akan bermuara pada penekanan angka pengangguran.

"Penekanan berikutnya adalah perlunya pemerintah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup di Sultra," katanya.

Ia mengatakan, bila dari tahun-ketahun pengangguran bisa dikurangi dengan cara membuka lapangan kerja di luar sebagai pegawai negeri sipil, maka masyarakatnya akan cepat maju karena berpengaruh pada tingkat kesejahteraannya.

Ia mengatakan beban pemerintah terutama untuk membiayai gaji pegawai masih cukup berat karena hampir seluru wilayah di Indonesia, 70-75 persen dari alokasi anggaran yang disediakan pemerintah itu untuk belanja pegawai, sementara belanja publik (untuk kepentingan masyarakat) hanya berkisar di bawah 20 persen.

Oleh karena itu, untuk mengurangi beban pengeluaran yang begitu besar, mulai tahun 2012 hingga saat ini tidak dibenarkan lagi para gubernur, bupati dan wali kota untuk menerima pegawai honorer yang berujung pada pengangkatan sebagai CPNS. Tetapi yang ada saat ini, adalah menerima CPNS melalui tes umum.(tp)



0Komentar

poling berita

Yakinkah Anda, politik uang pada Pilpres 2014 kali ini makin marak?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1. 75 %
    Yakin
    5.127 respon
  2.  
    18 %
    Tidak yakin
    1.240 respon
  3.  
    7 %
    Tidak tahu
    452 respon

Total Respon: 6.819
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

Video Berita

Lainnya...
PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft