Wed, 20 Jun 2012 19:45:41 GMT | By MULA-ANTARA

Kemenpan-RB Luncurkan Sistem "Online" Penilaian Reformasi Birokrasi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meluncurkan sistem berbasis internet yang memungkinkan aparatur negara dapat melakukan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi secara online.


Kemenpan-RB Luncurkan Sistem "Online" Penilaian Reformasi Birokrasi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meluncurkan sistem berbasis internet yang memungkinkan aparatur negara dapat melakukan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi secara online.

"Tujuan utama peluncuran program penilaian mandiri secara online agar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengumpulan dan pengolahan data," kata Menteri Pan-RB Azwar Abubakar di Gedung Serba Guna Kemenpan-RB, Jakarta Selatan, Rabu.

Lebih jauh, Azwar menjelaskan pemakaian sistem yang dinamakan Program Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online tersebut akan menunjang pelaksanaan program E-Gov (pelayanan pemerintah berbasis internet), mendorong transparansi dan akuntabilitas, mendorong perwujudan birokrasi bersih dan melayani, serta meningkatkan rasa kepemilikan birokrat terhadap instansinya.

"Efektivitas dan efisiensi dalam PMPRB secara online ditunjang sistem `one single tool` bagi laporan dari kementerian, lembaga dan pemda di seluruh Indonesia," katanya.

Sistem PMPRB merupakan hasil adopsi dari Model Umum Kerangka Penilaian (CAF) yang penerapannya teruji efektif dan efisien di berbagai negara, kemudian disesuaikan dengan kebijakan reformasi birokrasi di tanah air.

Penyesuaian tersebut didasarkan pada Peraturan Menpan-RB No 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menpan-RB No 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online.

Sedangkan untuk mengukur PMPRB, Kemenpan-RB menetapkan indikator pencapaian sembilan program mikro per kementerian, lembaga dan Pemda sebagai standar penilaian keberhasilan reformasi birokrasi nasional.

"Sembilan indikator tersebut harus dinilai secara mandiri oleh kementerian, lembaga dan pemda yang kemudian akan dievaluasi oleh Kemenpan-RB sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional," kata Azwar.

Sembilan program mikro tersebut, antara lain efisiensi organisasi, penguatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan pengawasan dan evaluasi.

"Dengan adanya satu alat untuk melakukan PMPRB diharapkan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di 600 instansi, yakni 76 kementerian dan lembaga, 33 provinsi, 398 pemda kabupaten, dan 93 kota akan terintegrasi dan dapat terus ditingkatkan," kata Azwar. (tp)

0Komentar

poling berita

Yakinkah Anda, politik uang pada Pilpres 2014 kali ini makin marak?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1. 76 %
    Yakin
    4.761 respon
  2.  
    18 %
    Tidak yakin
    1.116 respon
  3.  
    6 %
    Tidak tahu
    409 respon

Total Respon: 6.286
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

Video Berita

Lainnya...
PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft