Mon, 11 Mar 2013 23:45:00 GMT | By Merdeka

4 Ancaman Jokowi untuk Rumah Sakit yang Tolak Pasien

Inilah 4 ancaman Jokowi untuk rumah sakit yang tolak pasien.


Ancaman Jokowi (© Merdeka)

Rumah sakit di Jakarta khususnya tengah menjadi perhatian, karena hampir setiap hari institusi kesehatan itu bermasalah dengan pasiennya. Terutama pasien dari kalangan yang tidak mampu.

Padahal Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sudah merancang program Kartu Sehat Jakarta (KJS) untuk mempermudah si miskin mendapatkan pelayanan di rumah sakit, walaupun hanya di kelas III. Tapi kenyataannya, tetap saja sebagian rumah sakit tidak peduli dengan KJS tersebut, karena ukuran dirawat atau tidak tergantung uang yang jadi jaminan si pasien.

Tidak sedikit rumah sakit yang menolak pasien walaupun sudah menggenggam kartu 'sakti' dari Jokowi tersebut. Akibatnya, seringkali nyawa pasien tidak tertolong karena penolakan itu. Geram, Jokowi pun memberikan ancaman terhadap rumah sakit 'nakal' itu.

Berikut 4 ancaman Jokowi untuk rumah sakit yang tolak pasien.

1. Ancam cabut izin rumah sakit


Karena diduga salah vonis diagnosa rumah sakit, Upik yang merupakan buah hati kedua pasangan Ali Zuar dan Mayarni, warga Jalan Haji Suaib Gang Damai Nomor 6B RT 10/ RW 03, Petukangan, Jakarta Selatan meninggal. Balita itu meninggal di Rumah Sakit Bersalin Kartini di Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
 
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengakui jika pelanggaran-pelanggaran di rumah sakit bisa saja terjadi. Oleh karena itu, pihaknya bakal memberikan teguran keras. Jika sampai teguran itu tidak diindahkan, Jokowi janji akan melakukan tindakan tegas.

"Ya akan ada tindakan yang lain. Entah pencabutan izin, atau sanksi lain," kata Jokowi kepada wartawan di Kantor Balai Kota, Jakarta, Kamis (21/2).


2. Saat mengurus MP tidak diberi izin


"Nanti kalau mengurus MP (Marketing Project Alat Kesehatan), enggak kita berikan. Karena itu menyangkut pelayanan kepada warga," kata Jokowi kepada wartawan di Kantor Balai Kota, Jakarta, Kamis (21/2).

"Kita ini kan ada 80-an rumah sakit. Ada yang kita lihat 1 hingga 5 yang pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Masih banyak kekurangan-kekurangan seperti itu, yang Dera juga. Yang paling penting ada usaha bersama, rumah sakit, dinas juga, dari yang swasta juga untuk memperbaiki pelayanan jangan sampai kejadian seperti ini diulang-ulang," lanjutnya.

Diakui Jokowi, andaikan ada bayi atau anak yang sakit dan kemudian dibawa ke rumah sakit atau puskesmas, sudah seharusnya dilayani dan diberikan perawatan segera mungkin. Daripada memikirkan besaran biaya yang ditanggung sebelum pelayanan kepada anak yang sakit diberikan.

"Kan dari awal, dari keluar kartu Jakarta Sehat. Kami sudah sampaikan, rawat dulu. Selesaikan dulu. Kami yang bertanggung jawab. Kami punya duit, punya anggaran. Selesaikan! Kami tanggung jawab untuk yang seperti itu. Apalagi yang berkaitan dengan sangat mendesak," tegas Jokowi.

Orang nomor satu di DKI Jakarta ini kembali mengulang dan menegaskan jika masalahnya biaya untuk rumah sakit, dirinya siap tanggung jawab. "Saya sebagai gubernur tanggung jawab! Kalau mau masalah bayaran saja. Masalah uang saja, tanggung jawab," tandasnya.


3. Menolak pasien, tahu risikonya


Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengancam pihak rumah sakit jika berani menolak melayani pasien yang menggunakan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Apalagi, jika pihak rumah sakit memberikan pelayan buruk kepada pasien.

"Kalau ditolak terserah rumah sakit, kalau berani menolak tahu risiko-risikonya," kata Jokowi di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (14/11).

Sesuai dengan MoU antara Pemprov DKI dengan rumah sakit dan Puskesmas, pelayanan kesehatan harus dilakukan sesuai berdasarkan kesepahaman. Meski tidak menyebutkan jenis sanksinya, pihak rumah sakit harus siap menerima risiko yang akan dihadapi.

"Kalau saya turun ke Puskesmas dan pelayanan tak sesuai dengan yang saya bayangkan, tahulah risikonya," tegasnya.

Jika memang ada kekurangan, Jokowi menyatakan akan terus melakukan koreksi terhadap beberapa rumah sakit dan Puskesmas di Jakarta. Dengan demikian, semua rumah sakit dan Puskesmas harus melayani warga secara optimal. "Terlayani dan sembuh dong. Kalau terlayani tak sembuh untuk apa rumah sakit?" pungkasnya.


4. Tak beri izin IMB


Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengultimatum rumah sakit swasta yang tidak mau bekerjasama dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi pengguna Kartu Jakarta Sehat (KJS). Jokowi mengancam tak akan memberikan izin mendirikan bangunan (IMB).

"Kalau minta izin nggak dikeluarin. Kalau minta tambahan untuk ruangan kan harus izin IMB dan lain-lain ndak diberi," ujar Jokowi di komplek DPR MPR Senayan, Jakarta, Minggu (10/3).

Mantan wali kota Solo ini mengaku akan menggunakan kekuatan pemerintah dalam urusan untuk kepentingan rakyat. "Kami, pemerintah punya power itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat," tegasnya.

Sehingga, nanti semua rumah sakit akan diajak kerjasama untuk KJS, sehingga ajakan tersebut akan dimulai sejak dini. Sehingga, masalah yang ada di lapangan akan segera dibenahi tanpa menunggu lama. "Ya nantilah saya sudah punya jurus, itu dulu di Solo juga sama. Dipaksa ya diancam," ucapnya.

[ded]

7Komentar
12 Mar, 2013 23:09
avatar
GOOD JOB Pak Jokowi! Jangan pernah berhenti untuk bekerja, karena masih banyak yang harus dibenahi, Semoga Pak Jokowi benar benar membuktikan ancamannya dengan TEGAS dan tidak ada perkecualian apapun! Apalagi memihak pada rumah sakit yang jelas jelas mengutamakan UANG dari SI KAYA yang KORUPSI dibandingkan KESELAMATAN penduduk MISKIN yang JUJUR!

Dari : Nyoman Hardiani Dewi
12 Mar, 2013 20:01
avatar
aku sebagai warga jawa tengah ikut bangga dengan ketegasan dari pak joko. karena jakarta adalah sentral kebijakan berawal.
13 Mar, 2013 02:04
avatar
Cabut-cabutin aja izinnya pak jokowi, rumah sakit yang suka nolak pasien, tuh rumah sakit ga punya prikemanusian, padahal biaya udah ditanggung sama pemerintah masih aja nolak pasien..!!!
14 Mar, 2013 12:04
avatar
Klo baca berita ini dan RS yg menolak pasien dgn kartu sehat dg alasan penuh aq ingat dgn ponakan aq M.Sofyan Rafli,aq sedih bgt,Rafli dulu pernah berobat di slh satu RS di Jkt Selatan waktu pertama dia berobat gak pake kartu sehat dilayani dg baik trus dokternya pd saat itu menyarankan utk dirawat karena Rafli punya penyakit Paru TB milyar tp hati nya jg sakit jd hrs dirawat,tp karena orang tuanya org gak mampu n gak py uang buat dirawat akhirnya pulang,dgn biaya yg minim Rafli berobat di alternatif,tp stlh Jokowi mengeluarkan kartu sehat ada secerah harapan buat ngobatin Rafli,akhirnya kembali lg keRS tsb dg membawa kartu sehatnya tapi apa yg terjadi ibunya menanyakan apa perlu dirawat?kata dokter itu tdk perlu cukup bawa surat pengantar buat disuntik aja tiap hari di Puskesmas,tapi Alloh SWT mkn lebih Tahu apa yg akan terjadi surat pengantar itu hilang,ibunya Rafli minta supaya dirawat karena keadaan Rafli saat itu udh sangat parah nafas udh tersengal2 krna menunggu lama dan cuma duduk dilantai dlm keadaan sekarat,tapi apa jwbn dr RS tsb,SUDAH PENUH UTK KELAS III,akhirnya Rafli n ibunya lari ke RS diJkt Tmr utk kls III dg jaminan kartu sehat penuh smua,terpaksa orangtua dr Rafli minta dikelas II tanpa kartu sehat alias BAYAR,terpaksa dg pinjam uang sana sini karena keadaan Rafli saat itu udh payah n sekarat,dan akhirnya Rafli masuk di kls II,tapi apa yg terjadi setelah 2 hari masuk hari kamis besok JUM'AT MALAM RAFLI TELAH TIADA,INNALILLAHI WA INNALILLAHI ROJI'UN.....kini Rafli telah tiada....smoga Alloh menerima Arwahnya disisi NYA....Rafli lebih bahagia dan tidak kesakitan lagi di alam baka....
14 Mar, 2013 12:07
avatar
AQ BANGGA DAN ACUNGKAN JEMPOL UTK JOKOWI,SMOGA TIDAK ADA LAGI YANG MENGALAMI SEPERTI RAFLI DAN SEPERTI YG LAINNYA...JUGA, AMIN....
 
Laporkan
Bantu kami untuk menjaga lingkungan yang stabil dan sehat dengan melaporkan segala jenis kegiatan ilegal dan tidak sesuai. Jika Anda merasa ada pesan yang melanggarAturan dasarharap isi formulir ini untuk memberitahu moderator. Moderator akan memeriksa laporan Anda dan mengambil tindakan yang dianggap perlu. Jika diperlukan, segala tindakan ilegal akan dilaporkan kepada pihak berwajib.
Kategori
Batas karakter 100
Anda yakin hendak menghapus komentar ini?

poling berita

Menurut Anda, perlukah pemerintah membayar diyat Satinah yang didenda Rp 21 miliar oleh majikannya di Arab?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1.  
    24 %
    Perlu
    2.380 respon
  2. 67 %
    Tidak
    6.466 respon
  3.  
    9 %
    Tidak tahu
    924 respon

Total Respon: 9.770
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

video berita

PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft