Republika Online
Updated: Tue, 05 Mar 2013 10:55:59 GMT

Gara-Gara Mogok Makan 12 Tahun, Perempuan India Dihukum



Gara-Gara Mogok Makan 12 Tahun, Perempuan India Dihukum

Gara-Gara Mogok Makan 12 Tahun, Perempuan India Dihukum

REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI — Mogok makan selama 12 tahun, perempuan India Irom Sharmila (40 tahun) dihukum dengan dakwaan percobaan bunuh diri.

Sharmila menjalankan aksinya sebagai bentuk protes terhadap hukum serta Pasukan Khusus Angkatan Darat India yang tidak melindungi hak asasi manusia di beberapa wilayah konflik.

Dalam pengaturan perbatasan di Kashmir dan wilayah timur India, pasukan militer leluasa menembak mati para pemberontak. Mereka juga bisa ditahan tanpa surat penangkapan.

Tak ayal, aksi Sharmila di kota Imphal, negara bagian Manipur dianggap melecehkan pemerintah. Petugas pun mencokoknya pada Senin (4/3) lalu dengan memaksanya makan lewat selang yang dihubungkan ke hidungnya.

“Saya mencintai kehidupan. Saya tidak ingin mencabut nyawa saya, tapi saya hanya ingin keadilan dan perdamaian,” ujar Sharmila seperti dikutip kantor berita Press Trust of India di persidangannya, Selasa (5/3).

Dakwaan ingin bunuh diri dinilai mengada-ada oleh para pendukung Sharmila. Mereka meminta perempuan yang disebut sebagai Wanita Baja ini segera dibebaskan.

Berdasarkan ketentuan hukum di India, perempuan yang menjalani mogok makan sejak 4 November 2000 lalu ini bisa dibebaskan selama setahun untuk dipantau apakah dia mulai makan seperti biasa. Bila tidak, kepolisian akan kembali menangkapnya.

Sebenarnya bukan pertama kali Sharmila didakwa melakukan upaya bunuh diri. Medio 2006 lalu dia melakukan aksinya di New Delhi. Petugas kepolisian langsung menangkapnya di lokasi, mengirimnya ke rumah sakit, lalu menyidangkan kasusnya.

Kali ini pun Hakim Akash Jain memberi kesempatan pada Sharmila untuk dibebaskan pada 22 Mei mendatang. Bila dia terus membangkang, dinginnya penjara sudah menanti. "Saya akan meneruskan puasa ini hingga operasi pasukan di perbatasan dibubarkan,” ujar Sharmila tanpa rasa bersalah.

Menteri Hukum India Ashwini Kumar menilai, operasi di perbatasan yang tak kenal ampun dibutuhkan untuk menekan konflik. “Karena itu, apapun opini publik tentang pengamanan dan aksi intelijen di daerah konflik tidak kami hiraukan,” cetus Kumar pada koran The Hindu.

Salah satu anggota Asosiasi Mahasiswa Manipur, Kennedy Sanabam melihat kegagalan pihak militer menemukan solusi penanganan para pemberontak menyebabkan jalan terakhir dengan mengeluarkan kekuatan militer secara penuh karena melihat bertambahnya jumlah pemberontak.

Kegagalan mengamankan wilayah serta penyalahgunaan wewenang kekuasan juga dicermati peneliti sosial dari New Delhi University, Pranshu Prakash yang menilik kasus penyelundupan obat-obatan terlarang seharga jutaan dollar di Manipur. Pelakunya seorang perwira militer yang mempunyai kekuasaan besar di wilayah tersebut.

Dari data militer, kewenangan militer yang memberi keleluasaan menembak pemberontak di Kashmir menghasilkan 50 kasus penembakan dalam 20 tahun terakhir. Angka tersebut ditepis oleh pemerintah.

0Komentar

poling berita

Menurut Anda, perlukah pemerintah membayar diyat Satinah yang didenda Rp 21 miliar oleh majikannya di Arab?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1.  
    25 %
    Perlu
    1.976 respon
  2. 66 %
    Tidak
    5.286 respon
  3.  
    9 %
    Tidak tahu
    742 respon

Total Respon: 8.004
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

video berita

lainnya...

Berita Teknologi

PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft