Republika Online
Updated: Wed, 20 Mar 2013 11:23:03 GMT

Rombak Direksi PT MRT, Pemprov DKI Ajukan Empat Nama



Rombak Direksi PT MRT, Pemprov DKI Ajukan Empat Nama

Rombak Direksi PT MRT, Pemprov DKI Ajukan Empat Nama

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama masih enggan menyebutkan sejumlah nama yang akan menggantikan direksi PT MRT Jakarta. "Kita memang sudah sudah mengantongi sejumlah nama. Semuanya sudah fix(hampir pasti,red). Tetapi ini masih kita 'simpan' (rahasiakan,red)dulu, belum kita beri tahukan," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (20/3).

Menurut Basuki, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon-calon pengisi jabatan tersebut untuk menentukan kelayakannya. Ia mengungkapkan, ada empat calon pengganti direksi PT MRT.

"Sampai dengan saat ini, semuanya masih harus menjalani fit and proper test, sehingga kita bisa lihat apakah mereka layak mengisi posisi tersebut atau tidak," ujarnya.

Basuki menuturkan orang-orang yang akan mengisi posisi tersebut adalah non Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta, namun masih memiliki hubungan dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Ia menilai pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menentukan direksi baru PT MRT tidak perlu dilakukan karena mayoritas sahamnya merupakan milik Pemprov DKI.

Basuki menargetkan posisi direksi PT MRT sudah terisi pada akhir Maret 2013, sehingga pembangunan sarana transportasi masal atau Mass Rapid Transit (MRT) bisa segera dimulai. "Saya pikir melalui wawancara saja sudah cukup, tidak perlu lagi mengadakan RUPS. Takutnya, nanti malah terlalu lama dan pembangunan MRT tidak kunjung dimulai," tuturnya.

Posisi Direktur Konstruksi yang sebelumnya diduduki oleh Wishnu Subagio Jusuf saat ini masih kosong karena yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari jabatannya sejak Oktober 2012. Selain itu, posisi Direktur Utama yang sebelumnya ditempati oleh Tribudi Rahardjo dan Direktur Perencanaan, Operasi dan Pemeliharaan Rachmadi juga belum ada yang mengisi. Satu-satunya posisi direksi yang masih terisi hingga saat ini adalah Direktur Keuangan dan Administrasi yang ditempati oleh Erlan Hidayat.

0Komentar

poling berita

Menurut Anda, perlukah pemerintah membayar diyat Satinah yang didenda Rp 21 miliar oleh majikannya di Arab?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1.  
    24 %
    Perlu
    2.287 respon
  2. 67 %
    Tidak
    6.198 respon
  3.  
    9 %
    Tidak tahu
    885 respon

Total Respon: 9.370
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

video berita

lainnya...
PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft