Republika Online
Updated: Wed, 06 Feb 2013 15:39:56 GMT

Masalah Tenaga Kerja di Indonesia Sudah Mencemaskan



Masalah Tenaga Kerja di Indonesia Sudah Mencemaskan

Masalah Tenaga Kerja di Indonesia Sudah Mencemaskan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Masalah tenaga kerja di Indonesia sudah dianggap meresahkan. Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita mengatakan demontrasi kini serap terjadi tanpa ada pembicaraan inernal antara Lembaga Kerja Sama tripartid.

“Demsontrasi itu cara terakhir yang dilakukan kalau memang pembicaraan buntu. Ini belum ada pembicaraan tahu-tahu sudah demo,” ujar Suryadi, saat dihubungi, Rabu (6/2).

Demontrasi ini, kata Suryadi membuat perusahaan yang ada harus terpaksa bertahan dengan iklim yang tidak kondusif. Di sisi lain, demontrasi membuat banyak investor berfikir dua kali untuk masuk ke Indonesia, terutama di sektor industri padat karya.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar meminta serikat pekerja/buruh menyampaikan aspirasinya dengan cara-cara yang baik dan tidak mengganggu kepentingan umum. Ia mengajak para buruh/pekerja dapat duduk bersama dan berdialog untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan beberapa permasalahan bidang ketenagakerjaan di Indonesia.

“Pemerintah tidak tinggal diam dalam menanggapi aspirasi berbagai tuntutan pekerja/buruh, kita terus berupaya mencari solusi yang menguntungkan semua pihak, Pemerintah terus membenahi regulasi ketenagakerjaan dan meningkatkan aspek pengawasan pelaksanaanya,“kata Muhaimin.

Menurut Muhaimin, selama ini pemerintah berupaya mengakomodasi tuntutan pekerja/buruh, termasuk juga masukan dan saran dari kalangan pengusaha. Dalam hal ini, di satu sisi pemerintah terus mendorong agar dunia usaha/industri nasional bisa terus berkembang dan di sisi lain pekerja/buruh bisa sejahtera dan menghindarkan adanya PHK.

Terkait pelaksanaan peraturan outsourcing, Muhaimin berharap agar para buruh menghargai masa transisi pelaksanaan alih daya (outsourcing) yang berlangsung selama 12 bulan. Aspek pengawasan memang harus dilaksakan secara ketat agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenakertrans) No.19 tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

0Komentar

poling berita

Setujukah Anda terhadap sikap pemerintah yang melegalkan aborsi?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1.  
    18 %
    Setuju
    785 respon
  2. 78 %
    Tidak setuju
    3.331 respon
  3.  
    4 %
    Tidak tahu
    176 respon

Total Respon: 4.292
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

video berita

lainnya...
PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft