KPK: OJK Punya Peluang untuk Korupsi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua mengingatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperhatikan segala bentuk kegiatan dan perannya dalam industri perbankan agar tidak mempraktikkan korupsi. Sebab, lembaga ini sangat berpeluang untuk terlibat dalam praktik korupsi.

"OJK itu sangat punya peluang untuk korupsi," kata Abdullah, dalam 'Pencanangan Nilai-nilai strategis OJK' di Jakarta, Kamis (21/2). OJK punya kekuasaan luar biasa. Sebagian kekuasaan Bank Indonesia (BI) dalam persoalan industri keuangan dialihkan ke OJK.

"Jangan sampai setelah terbentuk, ada orang OJK yang ditangkap oleh KPK," kata Abdullah. Visi misi negara salah satunya adalah setiap instansi pemerintah, lembaga negara, partai politik, dan sebagainya dalam menyusun program mereka merujuk pada UUD 1945. Misinya adalah mencerdaskan bangsa dan menyejahterakan rakyat. Kemudian melahirkan visi masyarakat madani.

Abdullah mengibaratjan menangkap koruptor itu bagaikan memancing ikan di tengah laut. Ikan kecil saja membutuhkan jaring untuk menangkapnya. Namun kondisi di Indonesia, sangat mudah untuk menangkap ikan (koruptor) di tengah laut karena saking banyaknya. Buktinya, Indeks korupsi di Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia, sekitar 9,5. Di bawah sedikit dari korupsi di Timor Leste.

Abdullah mengatakan korupsi itu extra ordinary crime yang bersifat transnasional. Pembuktiannya sukar. Korupsi itu bisnis yang menjanjikan, dan menimbulkan dampak luar biasa. Ini tercermin dari negara yang masih berutang pada luar negeri. Hutang pemerintah Juli 2010 Rp 1.727 triliun. Berdasarkan sebaran jatuh temponya, pada 2011-2015 adalah Rp 518 triliun. Berikutnya 2016-2020 sebesar Rp 424 triliun.

Sebaran utang pada 2021-2041 sebesar Rp 685 triliun. Pembayaran bunga utang dalam APBNP 2009 Rp 109,59 triliun dan bunga utang pada 2010 sebesar Rp 105,7 triliun. Sebagai dampak dari utang nasional ini, kata Abdullah, banyak sektor penting yang menjadi korban. Misalnya, Indonesia harus kehilangan hutannya. Hutan Indonesia, menurut Abdullah, sudah stadium empat. Potensi kehilangannya 3,4 juta hektar (ha) per tahun. Sebanyak 39 persen habitat musnah.