Republika Online
Updated: Tue, 05 Mar 2013 09:46:14 GMT

Kemenkeu Segera Tuntaskan Anggaran Kemendikbud yang Diblokir



Kemenkeu Segera Tuntaskan Anggaran Kemendikbud yang Diblokir

Kemenkeu Segera Tuntaskan Anggaran Kemendikbud yang Diblokir

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan mengaku baru menerima hasil pembahasan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sementara untuk Kementerian Agama dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Herry Purnomo mengaku belum menerimanya.

"Baru Kemendikbud saja yang sudah. Jadi yang belum Kemenpora dan Kemenag," tutur Herry kepada wartawan di kantor Kemenkeu Senin (4/3) malam. Herry mengatakan dengan diterimanya hasil pembahasan anggaran dari Kemendikbud maka pembukaan blokir anggaran akan segera diselesaikan.

Menurut Herry, seharusnya Kemendikbud bisa segera menyelesaikan pembicaraan dengan Komisi X DPR lebih dini. Khususnya yang terkait dengan aspek-aspek yang dimuat di dalam Keputusan Presiden (Kepres).

"Karena sudah ada persetujuan, tapi berbeda dengan kepres," kata Herry. Kemudian terkait good governance, Herry mengatakan belum ada trilateral meeting antara Ditjen Anggaran, Kemendikbud dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) membahas anggaran-anggaran yang tidak tercantum sebelumnya. "Dalam satu dua hari ini (trilateral meeting) dilakukan."

Kemudian, perubahan-perubahan target yang dihasilkan dari trilateral meeting akan disampaikan kepada DPR. Berapa lama proses ini berlangsung? Herry mengaku tidak bisa memprediksinya. Akan tetapi seluruh pihak sepakat permasalah ini dapat segera dituntaskan. "Saya rasa tidak sampai akhir Maret," ujar Herry.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, dari total alokasi anggaran Kemendikbud dalam DIPA Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 73,1 triliun. Dari total alokasi anggaran tersebut, sebesar Rp 62,1 triliun (84,9 persen) diblokir dan sisanya Rp 11 triliun tidak diblokir. Selain Kemendikbud, anggaran Kemenpora dan Kemenag juga diblokir.

0Komentar

poling berita

Menurut Anda, perlukah pemerintah membayar diyat Satinah yang didenda Rp 21 miliar oleh majikannya di Arab?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1.  
    25 %
    Perlu
    1.752 respon
  2. 66 %
    Tidak
    4.640 respon
  3.  
    9 %
    Tidak tahu
    657 respon

Total Respon: 7.049
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

video berita

lainnya...
PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft