okezone.com (© Copyright (c) okezone.com 2014, All Rights Reserved)
Updated: Tue, 11 Feb 2014 12:54:13 GMT | By fakhri.rezy, okezone.com

UU Perdagangan Disahkan, Ini 19 Poinnya



UU Perdagangan Disahkan, Ini 19 Poinnya

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perdagangan menjadi Undang-Undang (UU) Perdagangan dalam sidang paripurna, yang digelar di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.

Sidang Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Pramono Anung dan mengesahkan RUU tersebut dengan persetujuan dari 290 anggota yang hadir.

"Akhirnya kita setujui dan sahkan UU Perdagangan. Setelah 68 tahun kita tidak memiliki UU Perdagangan, akhirnya memiliki pertama kalinya. Ini merupakan sejarah," ujar Pramono sebelum mengetukkan palu, Jakarta, Selasa (11/2/2014).

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin yang hadir mewakili Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan apresiasi atas lahirnya UU Perdagangan. Nampak yang hadir mewakili Kementerian Perdagangan, Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurti.

Berikut ini kesembilan belas poin penting dalam RUU perdagangan:

1. Perdagangan sebagai tatanan perdagangan sebagai transaksi perdagangan, jasa melampaui batas wilayah;

2. Pengaturan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional secara adil dan sehat serta ke mana berusaha;

3. Pembahasan pasar rakyat, pemerintah kerjasama dengan pemerintah daerah untuk revitalisasi pasar rakyat;

4. Pasar rakyat dan swalayan dilakukan melalui perizinan tata ruang dengan jarak lokasi;

5.Gudang didaftarkan sesuai penggolong dan luas kapasitas penyimpanannya;

6. Pengembangan pemberdayaan penguatan dalam negeri melalui promosi;

7. Pemerintah daerah mengendalikan ketersediaan bahan pokok dalam jumlah memadai;

8. Menganggu perdagangan nasional, pemerintah harus jamin kebutuhan pokok bersumber dari belanja negara. Sesuai dengan peraturan perundangan. Pemerintah turut andil dalam rangka penyediaan distribusi dengan mengacu kebijakan perintah;

9. Mengatur larangan dan batasan perdagangan barang baik dalam dan luar negeri;

10.Ekspor dan impor harus memiliki izin;

11.Perdagangan perbatasan, setiap warga Indonesia yang berbatasan langsung bertempat tinggal; dapat memenuhi kebutuhan sehari hari di perbatasan darat dan laut;

12.Barang dalam negeri memenuhi SNI, persyaratan teknis wajib mengunakan label berbahasa Indonesia;

13. Perlindungan pelaku usaha dalam negeri;

14. Melakukan pemberdayaan koperasi, UKM dapat berupa fasilitas insentif bantuan permodalan dan pemasaran;

15. Pembinaan pelaku usaha, perluasan akses pasar, jasa dan produksi;

16. Meningkatkan akses pasar, mengamankan kepentingan nasional ketika kerja sama dengan negara lain;

17. Presiden membentuk komite perdagangan nasional dibiayai bersumber dari APBN;

18. Pengawasan dilakukan menteri dengan wewenang pelarangan dan menarik distribusi yang diperdagangkan tidak sesuai bidang dagangnya. Dan mencabut izin mereka;

19. Pejabat dan instansi pemerintah pada lingkup tugas diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan sipil.

0Komentar

poling berita

Setujukah Anda terhadap sikap pemerintah yang melegalkan aborsi?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Check for results

  1.  
    18 %
    Setuju
    764 respon
  2. 78 %
    Tidak setuju
    3.195 respon
  3.  
    4 %
    Tidak tahu
    172 respon

Total Respon: 4.131
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

Video Berita

Lainnya...
PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft